Tetapi, ketika upaya pembebasan akan dilakukan, aparat tiba-tiba menemui kendala.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, aparat sebenarnya telah mengetahui titik koordinatnya.
Namun, ketika aparat ingin bergerak, pemerintah Selandia Baru meminta agar tidak ada kekerasan dalam operasi pembebasan itu.
"Saya katakanlah, loh kita sudah tahu itu tempatnya, di koordinat berapa sudah kita kepung. Tetapi begitu kita bergerak kan pemerintah Selandia Baru datang ke sini dan memohon tidak ada tindakan kekerasan karena itu warga kami (Selandia Baru) agar masalah ini tidak menjadi (masalah) internasional,” ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/2/2023).
Uang dan senjata
Setelah urung melancarkan operasi penyelamatan, Indonesia akhirnya memilih jalur negosiasi.
Seperti dikutip dari Kompas.com, negosiasi pembebasan Philips dilakukan langsung oleh Penjabat Bupati Nduga Namia Gwijangge.
Dalam negosiasi ini, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengungkapkan, Egianus Kogoya pernah menyampaikan permintaan uang dan senjata sebagai syarat pelepasan Philips.
"Memang pernah dia menyampaikan tuntutan untuk bisa mengganti senjata dan uang," ujar Mathius di Mimika, Kamis (23/2/2023).
Permintaan Egianus tersebut, kata Fakhiri, sulit untuk dipenuhi, terutama terkait senjata api dan amunisi.
Fakhiri mengatakan, tuntutan tidak mungkin disetujui karena justru akan memperburuk situasi.