Find Us On Social Media :

Pilot Maskapainya Sempat Diberitakan Dukung KKB Papua, Susi Pudjiastuti Akhirnya Buka Suara: Phil Marthens Seorang Bapak RumahTangga!

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti, meminta maaf atas kejadian penyanderaan pilot Susi Air atas nama Philips Mark di Papua oleh KKB, Rabu (1/3/2023).

Dia mengatakan, pesawat Susi Air tidak terbang ke lokasi yang diindikasikan tidak aman.

"Kita biasanya tidak terbang-terbang ke tempat yang sudah ada indikasi rumor ketentuan ada notam (notice to airmen) dari pemerintah.

Kemudian... Biasanya notam itu no to airmen, ketentuan yang tidak boleh kita terbang," imbuh Susi.

Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan TribunPapua, 1 Maret 2023, sementara itu disisi lain, tokoh Papua, Willem Frans Ansanay juga merespon aksi penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Methrtens oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Paro, Kabupaten Nduga.

Ansanay menyebut, apabila pilot itu dibebaskan tidak berarti Papua langsung merdeka.

Ia menegaskan urusan soal Papua telah final, dan secara sah diakui dunia internasional menjadi bagian dari Indonesia.

"Sebagai Pembina Barisan Merah Putih RI Papua, tentu saya juga menyoroti soal penyanderaan pilot Susi Air yang masih terus menjadi perhatian publik di Tanah Air, hingga saat ini," kata Willem kepada Tribun-Papua.com di Jayapura, Kamis (2/3/2023).

Willem menjelaskan, terkait dengan kasus tersebut, belakangan semua melihat adanya lobi-lobi dari kelompok berseberangan yang ingin merdeka dari Indonesia.

Baca Juga: Konon Hidupnya Bakal Dapatkan Banyak Limpahan Rezeki, Inilah 5 Ciri-ciri Orang Didampingi Khodam Leluhur Dewi Sri, Anda Punya Salah Satunya?

"Seperti misalnya saudara Benny Wenda untuk menyampaikan komunikasinya, terhadap negara-negara yang diminta mendukung dalam skala global atau internasional," pungkasnya.

Namun, secara garis besar, Willem menegaskan kasus penyanderaan tersebut merupakan urusan domestik Indonesia.

"Persoalannya ini pilot mengantar bahan makanan, kemudian disandera dan mempertaruhkan TPN OPM bernegosiasi dengan Pemerintah Indonesia, dan memaksa pihak ketiga atau dunia internasional untuk intervensi ke dalam," jelasnya.