Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka pada kasus korupsi dana pensiun Pelindo yang diduga membuat negara merugi sekitar Rp 148 miliar.
Menurut dia, terungkapnya kasus korupsi itu merupakan bagian dari program bersih-bersih BUMN yang dilakukan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung.
"Program bersih-bersih ini nyata. Saya kembali mengingatkan semuanya rekan-rekan pimpinan di BUMN bahwa saya memegang penuh dan tidak menoleransi kejadian-kejadian seperti ini," tegas Erick Thohir.
Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan, terkuaknya kasus korupsi pada dana pensiun Pelindo menjadi pintu masuk bagi Kementerian BUMN untuk terus memperbaiki sistem tata kelola dana pensiun di BUMN.
Hal ini mengingat ada hak karyawan BUMN, hak keluarga, dan hak hidup sejahtera di hari tua yang harus dijaga.
"Ini kan tidak adil. Hak mereka akan berusaha saya jaga dengan sekuat tenaga," kata dia.
Pihaknya terus mendorong pembenahan manajemen pengelolaan dana pensiun BUMN. Rencananya pengelolaan dana pensiun BUMN akan dijadikan satu.
"Targetnya, akhir bulan ini, manajemen pengelolaan dapen-dapen BUMN akan menjadi satu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/5/2023).
Ia pun meyakini, dengan pengelolaan dana pensiun yang menjadi satu dan lebih profesional, akan menutup celah potensi korupsi hingga salah kelola dapen BUMN.
Penyatuan manajemen pengelolaan juga menjadi upaya kuat dalam menyudahi terulangnya kasus korupsi yang kerap terjadi di dana pensiun BUMN.
"Dapen akan dikelola oleh ahlinya dengan penempatan investasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan transparan. Jadi, tak ada lagi nanti cerita dapen dikorupsi, sejak awal saya katakan, saya akan sikat kalau sudah korupsi," pungkas Erick Thohir.
(*)