Gridhot.ID - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan, sebanyak 31 dari 48 dana pensiun (dapen) BUMN dalam kondisi yang memprihatinkan.
Namun, Erick Thohir tak menjabarkan kondisi memprihatinkan yang dimaksud.
Dia hanya menyebut bahwa 31 dana pensiun BUMN yang dalam kondisi prihatin itu, bukan berarti semuanya disebabkan oleh persoalan korupsi.
"Dari 48 dapen BUMN, ini ada 31 yang prihatin. Artinya bukan semua korupsi, tapi prihatin," ujar Erick Thohir saat ditemui Kompas.com di sela-sela KTT ASEAN di Manggarai Barat, Labuan Bajo, Rabu (10/5/2023).
Ia menuturkan, sejak dua tahun lalu pihaknya sudah membuat peta jalan mengenai konsolidasi dapen BUMN.
Kemudian, diketahui bahwa ada 31 dana pensiun BUMN yang dalam kondisi memprihatinkan.
Dia bilang, dana pensiun yang memprihatinkan itu pun didalami lebih lanjut untuk mengetahui apakah permasalahannya disebabkan karena salah kelola atau justru adanya indikasi korupsi.
"Kita tentu prihatin ada Rp 9,8 triliun yang harus kita cek ulang karena ini memang salah manajemen, yakni tidak ada tindak pidana korupsi, atau ada yang tindak pidana," katanya.
Erick Thohir pun memastikan bahwa program bersih-bersih BUMN terus berjalan.
Hal ini dilakukan dengan dua hal, yakni perbaikan sistem dan menempatkan pimpinan yang tepat pada unit dana pensiun tersebut.
Upaya bersih-bersih itu setidaknya tecermin dari terungkapnya kasus korupsi yang terjadi pada dapen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka pada kasus korupsi dana pensiun Pelindo yang diduga membuat negara merugi sekitar Rp 148 miliar.
Menurut dia, terungkapnya kasus korupsi itu merupakan bagian dari program bersih-bersih BUMN yang dilakukan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung.
"Program bersih-bersih ini nyata. Saya kembali mengingatkan semuanya rekan-rekan pimpinan di BUMN bahwa saya memegang penuh dan tidak menoleransi kejadian-kejadian seperti ini," tegas Erick Thohir.
Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan, terkuaknya kasus korupsi pada dana pensiun Pelindo menjadi pintu masuk bagi Kementerian BUMN untuk terus memperbaiki sistem tata kelola dana pensiun di BUMN.
Hal ini mengingat ada hak karyawan BUMN, hak keluarga, dan hak hidup sejahtera di hari tua yang harus dijaga.
"Ini kan tidak adil. Hak mereka akan berusaha saya jaga dengan sekuat tenaga," kata dia.
Pihaknya terus mendorong pembenahan manajemen pengelolaan dana pensiun BUMN. Rencananya pengelolaan dana pensiun BUMN akan dijadikan satu.
"Targetnya, akhir bulan ini, manajemen pengelolaan dapen-dapen BUMN akan menjadi satu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/5/2023).
Ia pun meyakini, dengan pengelolaan dana pensiun yang menjadi satu dan lebih profesional, akan menutup celah potensi korupsi hingga salah kelola dapen BUMN.
Penyatuan manajemen pengelolaan juga menjadi upaya kuat dalam menyudahi terulangnya kasus korupsi yang kerap terjadi di dana pensiun BUMN.
"Dapen akan dikelola oleh ahlinya dengan penempatan investasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan transparan. Jadi, tak ada lagi nanti cerita dapen dikorupsi, sejak awal saya katakan, saya akan sikat kalau sudah korupsi," pungkas Erick Thohir.
(*)