GridHot.ID - Menu pencegah stunting di Kota Depok belakangan tengah hangat diperbincangkan.
Bagaimana tidak? Dengan anggaran Rp 4,4 miliar, menu yang disediakan ternyata cuma nasi, kuah sup, sawi, dan tahu.
Berikut ini merupakan deretan pembelaan yang sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok.
Melansir tribuntrends.com, menu pencegah stunting dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kota Depok tengah menjadi sorotan.
Bukan tanpa sebab, menu yang disediakan hanya nasi, kuah sup, sawi, dan tahu.
Makanan itu dibungkus wadah bening dengan tutup warna-warni bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono.
Potret makanan tersebut viral setelah diunggah oleh akun Instagram @depok24jam.
Berdasarkan keterangan unggahan disebutkan, menu makanan pada hari pertama hanya nasi dan sayur sop, sementara menu kedua hanya dua bungkus otak-otak.
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Ikravany Hilman mengaku geram setelah mengetahui hal tersebut.
Ikra menanyakan soal kandungan gizi dalam makanan tersebut.
Hal itu lantaran program tersebut seharusnya bertujuan untuk menurunkan tingkat stunting di Kota Depok.
"Sangat tidak layak, enggak ngerti apa pertimbangannya," kata Ikra saat dihubungi, Rabu (15/11/2023), dikutip dari Kompas.com.
Ikra mengatakan, pemerintah Kota Depok seharusnya memberikan makanan yang bergizi, seperti telur, ikan atau daging.
Apalagi, anggaran program tersebut sekitar Rp 4,4 miliar, dengan rincian Rp 18.000 untuk satu paket makanan.
"Ini seolah-olah ingin menggugurkan kewajiban saja, padahal anggarannya itu hampir Rp 4,4 miliar," kata dia.
"Yang namanya tambahan itu mesti diukur, yang biasanya ada di rumah tangga, nasi ada, tahu tempe biasanya ada.
Nah yang enggak ada apa? Itu yang harus ditambahin dong, susu, buah, atau tambahan telur, ikan, daging," imbuh Ikra.
Lebih lanjut, Ikra merasa geram karena Pemkot Depok terkesan asal-asalan menyiapkan menu makanan pencegah stunting.
"Anggaran Rp 4,4 miliar maka harus punya impact terjadi peningkatan nutrisi warga.
Itu kan bukan hal yang sedikit untuk mengurus sesembarangan ini.
Ini kalau jadi konten TikTok sound-nya itu 'Apa boleh? Emang boleh'," celetuk dia.
Dilansir dari Kompas.com, seporsi nasi, kuah sup, tahu, dan sawi menjadi salah satu menu pencegah stunting atau tengkes dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kota Depok.
Namun, dengan anggaran Rp 4,4 miliar untuk Rp 18.000 per porsi, masyarakat menilai tahu dan sawi tak masuk akal dijadikan menu pencegah stunting.
Banyak keluhan dari masyarakat bahwa menu itu dianggap tidak bisa memenuhi kecukupan gizi balita karena hanya menyediakan nasi, kuah sayur, bola-bola kentang, dan tahu kukus.
Hal ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok geram. Mereka memanggil semua pemangku kepentingan dari program tersebut.
Sederet pembelaan sudah disampaikan Dinas Kesehatan Kota Depok. Mereka berdalih menu tersebut kurang memadai karena biaya tambahan dan ada kekeliruan.
Klaim ada biaya lain
Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Jawa Barat Mary Liziawati menyebutkan, anggaran PMT untuk satu bayi adalah Rp 18.000 per hari dengan masa program 28 hari.
Targetnya adalah 9.882 balita di Kota Depok. Adapun dananya berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mary menjelaskan, anggaran Rp 18.000 per balita bukan hanya untuk makanan, ada biaya lain termasuk untuk kemasan, transportasi, dan biaya admin aplikasi.
"(Anggaran) Rp 18.000 ini all in ya, yang sampai ke rumah masing-masing sasaran. Ada biaya pajak, administrasi di aplikasi, transportasi, kemudian kemasan, dan lain sebagainya," kata Mary, Rabu (15/11/2023).
Kemudian, untuk menu tahu kukus, menurut Mary, tidak hanya tahu yang disajikan. Tahu itu sudah dicampur daging ikan dan ayam sesuai takaran kebutuhan protein balita.
"Itu tahu dua biji Rp 18.000, ya. Nanti kita lihat tahunya itu isinya apa sih? Ya tahu goreng bulat dimasak dadakan? Enggak," kata dia.
Harga wadah lebih mahal
Untuk kemasan makanan, Mary mengeklaim, wadah yang digunakan bukan untuk sekali pakai, melainkan bisa dipakai berulang kali.
Pada foto yang diunggah warganet di media sosial, menu berupa nasi putih dimasukkan ke wadah bening dengan tutup warna-warni dan kuah sup dibungkus plastik.
Mary mengatakan, harga wadah itu tentu lebih mahal dibanding memakai wadah sekali pakai dengan potensi penumpukan sampah.
"Untuk kudapan (PMT), kita tidak ingin Kota Depok menambah jumlah sampah, jadi kita pastikan jangan pakai wadah sekali pakai. Nanti timbunan sampah Kota Depok 9.882 sampah setiap harinya, mau seperti apa?" kata dia.
"Jadi mereka harus menyediakan dua wadah. Satu buat dipakai, kemudian besoknya pakai wadah yang baru, wadah lama dicuci ya. Jadi tidak menimbulkan sampah," imbuh dia.
Kemudian, setiap tujuh hari sekali, balita akan diberi paket makanan lengkap yang bukan hanya kudapan sebagaimana tahu kukus dan bola-bola kentang. Dengan demikian, butuh wadah yang lebih besar lagi.
Sudah sesuai pedoman
Mary juga mengatakan, PMT untuk balita itu sudah sesuai petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
"Satu lagi buku resep masakan keluarga terbitan dari Unicef dan buku resep makanan lokal dari Kemenkes. Jadi dua buku ini yang menjadi rujukan kami, Dinas Kesehatan dan puskesmas," jelas Mary.
Perihal menu tahu rebus dan otak-otak ini juga dijelaskan oleh Petugas Gizi Puskesmas Pengasinan, Anita Yuningsih.
Ia berkata, meski terlihat seperti tahu biasa, dalam pembuatannya, tahu itu sudah dicampur dengan sumber protein lain berupa putih telur dan daging ikan.
Begitu pun dengan menu otak-otak, yang telah menyesuaikan kandungan gizi sesuai kebutuhan usia balita.
"Terus dua biji otak-otak, sebenarnya ini murni ikan dan daging ayam. Kalau kita lihat, satu porsi itu sama kandungnya 9-11 gram protein," jelas dia.
Anita memastikan hidangan PMT dalam bentuk kudapan buat balita ini sudah diproses sesuai standar resep patokan Dinas Kesehatan Kota Depok.
Ada kekeliruan
Dinkes Kota Depok mengakui ada kekeliruan dalam program PMT di Kecamatan Tapos. Menurut dia, ada ketidaksesuaian menu dan ada arahan di sana.
Menurut Mary, kekeliruan terjadi karena kader posyandu yang mendistribusikan makanan tambahan tidak tersosialisasi dengan baik.
"Memang harapannya kemaren sudah tersosialisasikan ke kader di bawah, tapi ada saja kader yang mungkin ketinggalan," kata dia.
Mary juga mengeklaim, kecamatan lainnya di Kota Depok menerapkan menu PMT sebagaimana dalam ketentuan dinkes, yakni berupa makanan kudapan untuk enam hari, dan makanan lengkap di hari ketujuh.
Berkaca pada peristiwa ini, Mary mengeklaim telah mengevaluasi program PMT di Tapos pada Jumat (10/11/2023) sehingga menu PMT pada hari berikutnya telah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan Dinkes Depok.(*)