Follow Us

facebookinstagramyoutube_channeltwitter

Pelat Nomor Dewa yang Kebal Tilang ini Tak 'Berhak' Diistimewakan Saat Tidak dalam Kawalan Polisi

None - Jumat, 29 Maret 2019 | 14:19
Pelat Nomor yang Kebal Tilang ini Tak Berhak Diistimewakan Saat Tidak dalam Kawalan Polisi
Kolase GridHot.ID

Pelat Nomor yang Kebal Tilang ini Tak Berhak Diistimewakan Saat Tidak dalam Kawalan Polisi

GridHot.ID – Bukan rahasia lagi jika mobil-mobil berpelat nomor berakhiran huruf-huruf tertentu dianggap sebagai pemiliki pelat nomor “dewa”.

Beberapa contoh pelat nomor dewa yang dimaksud adalah mereka yang memiliki akhiran huruf RFP, RFS, RFD, RFL, dan banyak lainnya.

Penggunanya biasanya adalah mobil-mobil para pejabat atau instansi-instansi negara tertentu.

Mobil-mobil dengan pelat nomor dewa ini sering kali melakukan hal-hal yang tak lazim atau bahkan tergolong pelanggaran jika dilakukan oleh mobil-mobil dengan pelat nomor "biasa".

Baca Juga : Dihukum Gantung Karena Sembunyikan Kehamilannya, Dickson Kembali Hidup dan Bangkit dari Peti Mati

Mulai dari dengan asiknya melaju di bahu jalan, masuk ke jalur busway, dan lain sebagainya tanpa ada pengawalan dengan tujuan menghindari antrean kemacetan

Lantas apakah kondisi tersebut dibenarkan atau diperbolehkan?

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat akan memasuki mobil dinasnya usai kunjungan ke Kantor Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur
Alsadad Rudi/KOMPAS.COM

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat akan memasuki mobil dinasnya usai kunjungan ke Kantor Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur

Menjawab hal ini, Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu, mengatakan memang sebenarnya mobil dengan pelat nomor khusus tadi memiliki keistimewaan, tapi tetap ada aturannya secara hukum dan undang-undang.

Baca Juga : Hendak Menikah Juni Mendatang, ini Sosok Tunangan Calon Pendeta yang Dibunuh

"Secara undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 134 dan 135 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ada tujuh kelompok pengendara yang memiliki prioritas penggunaan jalan," ucap Jusri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/3/2019).

"Tapi, ini yang jadi garis besarnya, dalam pelaksanaannya dari tujuh pengendara tadi ada beberapa yang harus tetap dengan pengawalan baru mendapatkan prioritas, bila tidak ada yang kawal berarti tidak dibenarkan."

Tujuh kendaraan yang dimaksud ada pada pasal 134 UU LLAJ, yaitu Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, Ambulans yang mengangkut orang sakit atau kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan dan lembaga negara Republik Indonesia, salah satunya Presiden RI, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing, kendaraan lembaga internasional yang menjadi tamu negara, Iring-iringan pengantar jenazah, dan konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca Juga : Ngeri! 13 Kecelakaan Pesawat yang Ternyata Sengaja Dilakukan Oleh Pilot

Jusri menegaskan untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, dan mobil jenazah itu sudah otomatis memiliki hak prioritas di jalan raya tanpa perlu pengawalan. Namun untuk keempat pengendara lain, wajib mendapatkan pengawalan.

Artinya, bila mobil tersebut hanya berjalan sendiri tanpa pengawalan polisi maka hak prioritasnya tidak ada. Bahkan sekalipun itu menggunakan pelat nomor dewa dan dilengkapi sirine atau lampu strobo tetap hak prioritasnya tidak berlaku.

Iring-iringan Presiden Joko Widodo terjebak kemacetan saat akan menuju lokasi peringatan HUT ke-72 TNI. Jokowi pun berjalan kaki sepanjang 3 kilometer menuju lokasi.
KOMPAS.com/IHSANUDDIN

Iring-iringan Presiden Joko Widodo terjebak kemacetan saat akan menuju lokasi peringatan HUT ke-72 TNI. Jokowi pun berjalan kaki sepanjang 3 kilometer menuju lokasi.

Baca Juga : Tragedi Duo Jumbo Jet, Jadi Kecelakaan Pesawat Paling Mematikan Sepanjang Sejarah

"Jadi harus dikawal, bila tidak mendapat pengawalan polisi atau voorijder maka itu tidak berlaku. Dalam undang-undang tadi sudah jelas, bila tidak ada pengawalan atau pengawalannya bukan dari polisi langsung itu gugur," ucap Jusri.

"Masyarakat memang kurang tersosialisasi hal ini, jadi anggapannya saat sudah pakai pelat nomor RFD dan lain sebagainya, atau sirine dan strobo maka dikasih jalan saja, padahal bila tidak memberikan jalan pun masyarakat tidak salah, ini harus ditegaskan," kata Jusri.

"Hal ini sudah menjadi salah satu fenomena yang salah kaprah, kebanyakan dari mereka memanfaatkan keistimewaan pelat nomor tadi, jadi seperti abuse of power."

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul"Tanpa Pengawalan Polisi, Pelat Nomor "Dewa" Tak Sakti Lagi".

Source :Kompas.com

Editor : Grid Hot

Baca Lainnya





PROMOTED CONTENT

Latest

Popular

Tag Popular

x