Jadi Wacana Sejak Jaman Ir. Soekarno, Presiden Jokowi Yakin Pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta Bisa Terwujud

Laporan Wartawan GridHot.ID, Siti Nur Qasanah

GridHot.ID - Pemindahan ibu kota dari Jakarta sudah menjadi wacana lama.

Bahkan, sejak pemerintahan pertama, Presiden Ir Soekarno.

Namun, wacana itu timbul tenggelam karena tidak segera diputuskan dan tidak direncanakan secara matang dan sistematis.

Dikutip GridHot.ID dari Kompas.com, Senin (29/4/2019), Presiden Joko Widodo yakin pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta terwujud suatu hari nanti.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi pun menekankan persiapan yang matang demi mewujudkan hal itu.

"Memindahkan ibu kota negara membutuhkan persiapan yang matang. Sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk memperhatikan pada aspek geopolitik geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaan," ujar Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta pada Senin (29/4/2019)

"Tapi saya meyakini Insya Allah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," lanjutnya.

Presiden Jokowi menekankan, dalam hal pemindahan ibu kota, jangan sekadar memikirkan jangka pendek. Tapi, mesti memikirkan jangka panjang.

"Kita harus bicara kepentingan lebih besar, bagi bangsa negara, visioner, dalam jangka panjang sebagai negara besar menyongsong kompetisi global," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo mengundang pimpinan kelompok buruh ke Istana Bogor, Jumat (26/4/2019).

Sementara itu, dilansir dari laman ugm.ac.id, Pakar pembangunan wilayah UGM, Dr. Lutfi Mutaali, M.T., menyebutkan daerah yang dipilih menjadi ibu kota negara pengganti sebaiknya merupakan daerah atau kota yang memiliki keterbukaan wilayah yang tinggi, terutama yang berada di alur laut kepulauan Indonesia.

Sedangkan, Pakar Geomorfologi UGM, Prof.Dr.rer.nat. Junun Sartohadi, M.Sc., menambahkan pemilihan ibu kota baru hendaknya juga harus memperhatikan risiko bencana di masa depan.

Daerah yang dipilih sebaiknya adalah kota atau kabupaten yang memilki risiko bencana rendah.

Pulau Kalimantan dipandang tepat untuk dipilih sebagai tujuan pemindahan ibu kota negara karena relatif aman dari bencana geofisik, seperti gempa maupun letusan gunung berapi.

Namun demikian, dikatakan Junun, terdapat beberapa wilayah lain seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gambut rentan terhadap bencana kebakaran.

“Kalau dari analisis risiko bencana wilayah yang cocok untuk dijadikan ibu kota di bagian depan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan,” katanya.

Guru Besar Bidang Pembangunan Regional UGM, Prof.Dr.M. Baiquni, M.A., mengatakan kunci pengembangan ibu kota adalah adanya relasi yang sinergi antara kota dan desa.

Pasalnya, selama ini hubungan yang terjadi adalah tidak simestris antara kota dan desa.

“Ibukotanya itu ya desa. Jadi, konsepnya pemindahan ibu kota adalah memindahkan pembangunan yang bisa menumbuhkan kota di desa-desa,” tuturnya.

Sementara pakar pembangunan wilayah Fakultas Geografi UGM, Prof.Dr. R. Rijanta, M.Sc., mengatakan pemindahan ibu kota sebaiknya bukan hanya didasarkan faktor Jakarta yang macet dan semrawut. Pasalnya, pemindahan ibu kota tidak akan menjadi solusi atas persoalan tersebut.

Sejumlah kendaraan antre panjang di Jalan toll JORR Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019). Kemacetan di Jakarta, merupakan pemandangan sehari-hari dan paling parah pada jam-jam sibuk seperti jam pulang kantor.

“Pemindahan ibu kota ini seyogianya untuk koreksi kesenjangan nasional, bukan hanya untuk mengurai keruwetan Jakarta,” jelasnya.

Menurutnya, yang harus menjadi arus utama dalam pembuatan keputusan nasional pemindahan ibu kota adalah untuk mengurangi kesenjangan nasional. Selain itu juga didasarkan pada tujuan untuk mengeliminasi kemiskinan.

(*)