Presiden Joko Widodo mengatakan pembahasan soal pemindahan ibu kota ini hendaknya tidak hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek semata.
Baca Juga : Keciduk Mesum di Siang Bolong, Dua Pelajar SMP Dihukum Satpol PP Guling-guling di Alun-alun
Menurutnya, kebutuhan dan kepentingan negara dalam perjalanan menuju negara maju di masa mendatang harus menjadi pertimbangan utama.
"Ketika kita sepakat akan menuju negara maju, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik sekaligus bisnis," lanjutnya.
Kendati demikian, Jokowimemahami bahwa pemindahan ibu kota merupakan proses yang tidak singkat dan membutuhkan biaya yang besar.
Baca Juga : Demam Film Avengers: Endgame, Tukang Pos Rela Pakai Kostum Spiderman Saat Antarkan Surat
Selain itu, pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiaapan infrastruktuk pendukung tentu dijadikan pertimbangan.
"Tapi saya meyakini, Insya Allah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," tandasnya.
Pada rapat terbatas tersebut,Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menawarkan tiga alternatif ke Presiden Joko Widodo.
Pertama, ibu kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga.