:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2024/04/29/capturejpg-20240429043805.jpg)
Namun menurutnya, hal itu menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi dapat membuat kelompok-kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah akan percaya kepada uang dan kekuasaan.
"Dan dengan ekonomi yang timpang itu berbahaya, karena mereka akan percaya kepada uang, siapa yang bayar dan kedua kepada siapa yang punya power (kekuasaan). Power itu macam-macam bisa senjata, politik, dan sebaginya," kata Maryati.
Menurutnya, dalam hal ini kualitas masyarakat dalam berpartisipasi dalam demokrasi menjadi tidak bebas karena masyarakat tidak punya pikiran orisinil, tidak dilindungi, dan berada di bawah pengaruh atau tekanan uang dan kekuasaan tersebut.
"Dan nanti bisa jadi saya juga khawatir hal-hal seperti itu menyebabkan masalah-masalah lain, konflik, politisasi agama. Kan itu sudah muncul dari adanya "kebodohan", informasi asimetrik, uang, dan sebagainya," kata Maryati.
Ia pun menilai fenomena tersebut adalah sebuah anomali dalam demokrasi karena kebebasan warga negara dan suara masyarakat jadi terhalangi karena bayarannya.
"Itu demokrasi yang tidak sehat. Itu tidak boleh. Kita khawatir ekonomi turun, orang-orang miskin dan pengangguran itu dimobilisasi untuk menciptakan chaos politic dan demokrasi. Tidak boleh," kata Maryati.
Untuk itu menurutnya, para tokoh perlu menyatakan pendapatnya secara tegas terkait situasi tersebut.
"Jadi saya tidak berharap itu terjadi. Jadi memang kita membutuhkan tokoh-tokoh yang punya statement tegas. Pak Jokowi harus punya statement tegas. Saya tidak mau melemahkan KPK dan sebagainya," kata Maryati.
(*)
