Profil William Aditya Sarana, Anggota DPRD DKI Termuda yang Nekat Bocorkan Anggaran Siluman Lem Aibon, Jiwa Muda Membara Hingga Berani Sebut Anies Baswedan Sebagai Gubernur Terburuk

Baca Juga: Geram Lihat Anak Gadisnya yang Masih 3 Tahun BAB di Celana, Pria Ini Tega Habisi Nyawa Putrinya Sendiri, Dadanya Diinjak-injak dan Kakinya Dibakar di Kompor

Pengalaman dan ‘portofolio’ itu yang bikin William mantap berkecimpung dalam dunia politik praktis. Lebih spesifik lagi, dia ngerasa bahwa anggota DPRD DKI periode sebelumnya cukup ‘buruk’.

Bukan tanpa alasan, sob. William bilang gitu karena nggak ada anggota yang melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Selain wakil rakyat, Willam juga nyorot kinerja Gubernur DKI Jakarta, yang dianggapnya masih kurang maksimal.

Baca Juga: Akan Segera Hirup Udara Bebas, Ahmad Dhani Kabarnya Bakal Maju Pilkada Surabaya 2020, Tim Utusan Sang Musisi Sampai Sudah Ambil Formulirnya

"Anggota DPRD sebelumnya yang paling buruk. Anggotanya enggak ada yang lapor LHKPN bahkan wakil ketua KPK bilang jangan pilih petahana ditambah kita sekarang punya Gubernur Anies yang menurut saya bisa jadi Gubernur terburuk sepanjang DKI Jakarta. Nah kombinasi ini yang membuat saya mau terjun langsung ke politik praktis," ujar William, seperti dikutip kompas.com.

Dia ngerasa kalo ‘cuma’ jadi advokat sesuai jurusannya, dia nggak bakal bisa bikin perubahan cepat buat kepentingan masyarakat.

“Kita harus terjun langsung, dan kawal kebijakannya,” sambung William.

Baca Juga: Masih Memiliki Hubungan Saudara, Kajol dan Rani Mukherjee Ternyata Tidak Akur, Ada Apa?

William bergabung dengan PSI, karena menurutnya PSI memiliki ekosistem partai politik yang masih ‘sehat’.

Dia ngejamin, dengan ekosistem partai yang masih sehat tersebut, maka dia bersama 7 anggota PSI lainnya yang kepilih jadi anggota DPRD DKI transparan dan anti korupsi.

"Kita anti korupsi enggak ada uang mahar dan lain-lain. Nah ekosistem ini yang kita mau bawa sebagai bentuk perubahan di politik praktis di indonesia dalam hal ini DKI," tambahnya.