Laporan Wartawan Gridhot.ID, Angriawan Cahyo Pawenang
Gridhot.ID - Penahanan Rizieq Shihab di Arab Saudi masih terus dipermasalahkan para pengikutnya.
Dikutip Gridhot dari Kompas.com, kelompok mahasiswa Front Mahasiswa Islam (FMI) kembali meminta agar pemerintah Indonesia bisa memulangkan Habib Rizieq Shihab.
Sekumpulan mahasiswa tersebut mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polkumham).
Para mahasiswa tersebut melakukan aksi pada Jumat (29/11/2019).
Awalnya para mahasiswa ingin bertemu dengan Mahfud MD selaku sang menteri.
Namun pihaknya hanya bisa beraudiensi dengan perwakilan dari Kemenko Polkumham.
Mereka diterima oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Brigjen TNI Jusmarizal.
Hasbullah sekali perwakilan FMI kemudian menyampaikan tentang dua aspirasi mereka.
Selain meminta kepulangan pemimpin Front Pembela Islam, mereka jtyga menginginkan agar Duta Besar untuk Indonesia di Arab Saudi bisa dipecat.
"Pertama, tentang pemberian hak-hak Rizieq Shihab selaku warga negara,"
"Yang hari ini kami anggap ada upaya pengasingan kepada beliau (belum bisa kembali ke Indonesia)," ujar Hasbullah
Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel dianggap para mahasiswa tidak bertanggung jawab dan tidak melindungi warga negaranya.
"Karena beliau kami anggap tidak bertanggung jawab, tidak melindungi warga negaranya di Arab Saudi,"
"Sebab beliau diberikan amanah sebagai Duta Besar harusnya beliau bertanggungjawab (atas status Rizieq Shihab)," lanjut Hasbullah.
Meski direspon dengan baik oleh pihak Kemenko, para mahasiswa masih tetap ngotot untuk bertemu Mahfud MD.
"Ya harapannya sesuai dengan tuntutan kami diselesaikanlah masalah ini. Ini menjadi PR beliau selaku Menko Polhukam yang baru. Beliau berkali-kali bilang serahkan saja laporan bukti pencekelan," tutur Hasbullah.
Dikutip Gridhot dari Tribunnews, sebelumnya memang Mahfud MD sudah memberikan klarifikasinya mengenai penahanan Rizieq Shihab.
Dirinya mengatakan kalau memang pemerintah Indonesia tidak melakukan pencekalan sama sekali terhadap Rizieq Shihab.
"Kami sudah berdiskusi, mengecek semua lini, jalur-jalur yang dimiliki. Jalur Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM," ujar Mahfud.
Berkat fakta tersebut, Mahfud MD kemudian menyatakan kalau memang pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan apapun untuk pemulangan Rizieq Shihab.
Pihaknya menyampaikan kalau urusan pemulangan Rizieq Shihab merupakan urusan dengan pemerintah Arab Saudi langsung.
"Untuk itu kami tidak bisa berbuat apa-apa karena urusannya bukan dengan Pemerintah Indonesia sebetulnya," kata dia.
(*)