Berbagai langkah perbaikan, kata dia, bisa dilakukan Perum Bulog, terutama di manajemen barang pertama datang yang pertama keluar. Kemudian manajemen pengaturan suhu dan lingkungan gudang, serta pengemasan beras.
Dwi Andreas mengatakan, Bulog memang dituntut professional dalam mengelola beras sebagai bahan pokok.
"Mungkin saja ada kesalahan di manajemen, karena tata kelola first in first out sangat penting," jelasnya.
Rencana pemusnahan beras yang sudah setahun di gudang bulog mendapat reaksi dari Asosiasi Pedagang pasar seluruh Indonesia (APPSI).
Ketua Umum APPSI Ferry Juliantono menyayangkan ini dilakukan.
"Hibahkan saja beras ke APPSI nanti kami yang akan mengolah dan mendistribusikannya karena masih banyak yang butuh daripada dimusnahkan dan perlu anggaran negara yang besar" ujarnya.
Dia juga menyatakan bahwa sistem inventory di Bulog seharusnya bisa memberikan alert manakala stok beras di gudang ada yang sampai setahun. Bulog sebaiknya sekarang menyimpan gabah kering hiking di gudang yangg lebih tahan lama.
Diketahui, Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CPB), beras tersebut memang harus dimusnahkan.
Lantaran beras yang terancam dimusnahkan adalah CBP, maka Bulog meminta ganti rugi pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan.
Namun, berdasar peraturan Menteri Pertanian juga, beras tersebut harusnya dijual di bawah harga eceran tertinggi atau HET, atau diolah kembali untuk memperbaiki mutu beras.