Polemik di Perairan Indonesia dengan China Kian Membara, Begini Komentar Bupati Natuna Soal Kebijakan Menteri Kelautan Edhy Prabowo Dalam Hadapi Kapal Asing, Lebih Kendor Dibanding Susi Pudjiastuti?

Pasalnya, menurut Undang-undang perairan laut sudah merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat.

Baca Juga: Diganjar Karma Usai Nekat Nyolong Ikan di Natuna dan Pakai Bendera Malaysia, Kapal Vietnam Justru Terbakar di Perairan Indonesia, KRI Tjiptadi-381 Berhasil Selamatkan ABK

Pihaknya kini hanya bisa berharap bahwa lembaga nasional bisa semakin serius menghadapi adanya kapal-kapal asing yang masuk.

"Dan kami mendapat laporan dari nelayan bahwa ada kapal-kapal asing sekarang ini masuk ke wilayah kami, jadi untuk itu kami berharap agar dari lembaga yang mengawasi di laut lebih mengintesifkan lagi pengawasan di laut kami itu," jelas Abdul Hamid.

Kemudian, presenter bertanya apa perbedaan kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Dokumentasi Kementerian KP

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat sertijab dengan Susi Pudjiastuti di Kementerian KP, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Baca Juga: Kapal China Bikin Jengkel Indonesia, Nyelonong Masuk Perairan Natuna, Kemenlu Sampai Layangkan Protes dan Panggil Dubes Tiongkok

"Pak Abdul, apakah Anda merasa pengawasan kendor pak? Pada waktu di bawah kepemimpinan Pak Edhy atau apakah di bawah kepemimpinan Bu Susi?" tanya presenter.

Namun, Abdul Hamid enggan menjawab pertanyaan ini.

Menurutnya, setiap menteri memiliki kebijakannya masing-masing.

Baca Juga: Segini Utang Indonesia ke China, Pantas Prabowo Mlempem Minta Pencaplokan Natuna Diselesaikan Damai Saja

"Kalau bicara kendor atau bagaimana, itu kami tidak bisa mengatakan itu."

"Karena itu ada kebijakan-kebijakan yang kami tidak tahu," ucap Abdul Hamid.

PROMOTED CONTENT

Video Pilihan