Biasa Melaut Sampai Maluku dan Kalimantan, Nelayan Pantura Masih Ragu untuk Dikirim ke Natuna, HNSI Tanyakan Soal Subsidi BBM dan Kesejahteraan Nelayan yang Berangkat

Gridhot.ID - Situasi panas di preairan Natuna yang disebabkan oleh kapal Coast Guard China yang melangga ZEE membuat pemerintah Indonesia berpikir keras untuk mengusirnya.

Para petinggi negara pun terus berpikir untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Beberapa waktu lalu, Menkopolhukam Mahfud MD dikabarkan akan mengirim 120 nelayan dari pantau utara Pulau Jawa (Pantura) ke perairan Natuna.

Baca Juga: Sosoknya Selama Ini Buat Publik Bertanya-tanya, Identitas Calon Istri Sule Akhirnya Terbongkar, Intip Potret-potret Keanggunannya Saat Berseragam Pramugari

Pengiriman nelayan-nelayan tersebut merupakan salah satu upaya dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, terutama di Natuna yang sedang berpolemin karena adanya klain China atas wilayah tersebut.

"Kami mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura dan mungkin pada gilirannya dari daerah-daerah lain di luar Pantura untuk beraktivitas kekayaan laut, mencari ikan dan sebagainya di sana (Natuna)," ujar Mahfud saat bertemu 120 nelayan asal Pantura di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020) seperti dikutip dari Kompas.com.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjamin nelayan yang akan dikirim ke perairan Natuna dilindungi oleh negara.

Baca Juga: Diejek Mirip Ikan Lele Karena Kumis Tipisnya, Ini Cara Iis Dahlia Hadapi Komentar Netizen yang Kerap Jadikannya Bulan-bulanan di Medsos: Gue Mah Ketawa-ketawa Aja!

Namun, hal ini ternyata dinilai mustahil untuk para nelayan yang akan berangkat ke Natuna.

Pasalnya kapal yang ideal berangkat ke perairan Natuna berkapasitas di atas 100 Gross Tonnage (GT) karena jarak jauh dan ombak tinggi.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tegal, Riswanto, menjelaskan setidaknya butuh modal lebih dari Rp 500 juta untuk berangkat menuju Natuna.

Sebab kapal di atas 100 GT butuh solar sekitar 80 ribu liter.

Baca Juga: Beberapa Kali Coba Disikut Otoritarian Tiongkok, Presiden Wanita Ini Tetap Keukeuh Pertahankan Kedaulatan Negaranya, Tegas Tolak Prinsip 'Satu China'

Tangkapan siaran Kompas TV

Menkopolhukam dan Menhan tanggapi soal nasib Natuna

"Itu BBM-nya saja. Belum bekal makanan, air, dan sebagainya. Maka kami menuntut kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan subsidi BBM kepada nelayan yang diberangkatkan ke Natuna," tuturnya.

Nelayan Tegal menuju ke Natuna butuh waktu sekitar 7 hari. Perjalanan tersebut belum ditambah dengan waktu untuk mencari ikan dan sebagainya.

"Jika total bisa hingga sebulan atau dua bulan, baru mereka bisa pulang lagi. Apalagi kondisi perairan di sana juga berbeda. Karena biasanya nelayan di sini pergi melaut ke perairan Kalimantan," jelas Riswanto.

Baca Juga: Kesakitan Usai Jalan 2 Kilometer dan Rela Rogoh Kocek Rp 2 Juta Untuk Ikut Kirab, Teryata Hal Ini yang Dicari Seorang Buruh Tani Hingga Gabung Keraton Agung Sejagat, Tak Mau Komentar Saat Raja dan Ratunya Ditangkap

Sebenarnya nelayan Pantura tidak perlu persiapan khusus karena sudah terbiasa melaut.

Nelayan Tegal sudah terbiasa melaut hingga ke perairan Maluku maupun Papua.

"Kalau hingga Natuna untuk nelayan 100 GT tidak perlu ada persiapan khusus. Mereka sudah paham bagaimana mempersiapkan diri untuk melaut selama berminggu-minggu. Yang kami minta jaminan keamanan nelayan pantura yang ada di sana saja," tambahnya.

HNSI Tegal meminta kuota hingga 120 kapal dari Tegal yang bisa berangkat ke Natuna. Namun dari pihak kementerian dibatasi kuotanya hingga 70 kapal saja.

Baca Juga: Karyawannya Banyak yang Resign Karena Takut Jadi Tumbal, Ruben Onsu Geram dan Usut Kelanjutan Kasus Dugaan Fitnah Pesugihan Usaha Geprek Bensu, Pengacaranya Siap Tuntun Roy Kiyoshi

"Kalau kami minta bisa sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata dibatasi dan dibagi dengan nelayan dari daerah lain. 70 kapal yang diizinkan berangkat juga dibagi lagi menjadi 50 kapal purse seine (pukat cincin) dan 20 kapal komersil," terang dia.

Sejauh ini Riswanto intens untuk mengikuti rapat bersama Kemenkopolhukam untuk membahas keberangkatan nelayan pantura ke Natuna. Belum ada keputusan pasti yang dihasilkan dari rapat tersebut.

"Belum ada keputusan. Sejauh ini masih membahas mengenai subsidi BBM dan identifikasi kapal. Rencananya pihak KKP nanti akan cek ke pelabuhan dahulu sebelum diberangkatkan," tutupnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul "Nelayan Pantura ke Natuna, Butuh Modal Minimal Rp 500 Juta"