Keberadaannya Dalam Pantauan Kepolisian Kaltim, Raja Kerajaan Mulawarman Buktikan SK Kepemimpinannya Telah Direstui Kemenkumham, Enggan Disamakan dengan Sunda Empire atau King of The King

Kala itu, Raja Labok dilantik sebagai pimpinan lembaga Kerajaan Kutai Mulawarman dengan gelar Maharaja Srinala Praditha Alpiansyahrechza Fachlevie Wangsawarman menjadi Maharaja Kutai Mulawarman.

Sejak itu lembaga adat tersebut melakukan upacara-upacara adat kerajaan, termasuk membuat kabinet dan penamaan gelar.

Baca Juga: Ngaku Merasa Tak Terbebani dan Cenderung Santai Hadapi Wabah Corona, Menkes Sebut Corona Bukan Virus Mematikan: Lebih Bahaya Batuk Pilek

"Soal itu hak kami. Sesuai falsafah kerajaan kami. Semua itu diatur oleh dewan pemangku adat," jelasnya.

Secara prinsip, kata Labok forum atau lembaga tersebut hanya untuk pemberdayaan, pelestarian, pengembangan dan perlindungan adat dan budaya setempat.

Apalagi, Kecamatan Muara Kaman adalah lokasi lahir Kerajaan Kutai Mulawarman.

"Kami juga tidak pernah sindir siapa-siapa. Mungkin orang yang merasa dirugikan pun kami juga enggak tahu," tegas Labok.

Lembaganya, kata Labok juga tak pernah memungut biaya apapun dari anggota atau merugikan orang lain. Apalagi berniat memerintah atau berkuasa.

Baca Juga: Pernah Beri Gelar Kehormatan Fadli Zon, Inilah Kekuasaan Raja Labok Pemimpin Kerajaan Mulawarman di Kaltim, Reskrim Polresta Kutai: Masih Dalam Pantauan Kami

Istimewa

SK Kemenkumham Kerajaan Kutai Mulawarman

Perkumpulannya murni memajukan adat dan kebudayaan yang ada di lokasi tersebut.

"Kami berdiri sendiri. Kami ingin angkat warisan adat dan budaya di Muara Kaman," terangnya.