"Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) sudah ada fase pertama, sekarang kita akan masuk fase kedua dan setelah itu kita juga ingin ada kerja sama dalam rangka pemberdayaan nelayan dan lain-lain," kata Retno Marsudi.
Retno juga menyampaikan pesan presiden bahwa pengembangan perikanan di Natuna akan terus diperkuat.
Melansir Kompas.com, pemerintah Jepang akan menghibahkan kapal patroli untuk di perairan Natuna.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, selain meningkatkan kerja sama investasi dan perdagangan, Menlu Jepang juga sepakat untuk mengintensifkan kerja sama pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 pulau terluar Indonesia.
“Khusus untuk Natuna, selain industri perikanan, Jepang akan membantu hibah kapal pengawas perikanan dan jajaki pengembangan industri pariwisata,” ujar Retno seperti dikutip dari Setkab.go.id, Minggu (12/1/2020).
Kabar terbaru, dilansir Gridhot dari Antara, pemerintah Jepang menghibahkan satu buah kapal pengawas perikanan Hakurei Maru kepada Indonesia, disertai dengan bantuan dana untuk perbaikan dan perlengkapan komponen kapal sebesar 2,2 miliar yen (atau sekitar Rp 274 miliar).
Penyerahannya diresmikan melalui penandatanganan pertukaran nota di Jakarta pada Jumat (14/2/2020) oleh Direktur Urusan Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri RI, Santo Darmosumarto dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii.
"Indonesia mengalami kerugian akibat penangkapan ikan ilegal, namun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia belum memiliki kapal yang mampu untuk mengawasi laut," ujar Shimizu Kazuhiko, Konselor Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.