Dikritik Banyak Pihak, Jokowi Dianggap Lawan Putusan MA Soal Kenaikan Tarif BPJS, Mantan Komisioner KPK: Kita Bukan Negara Hukum Lagi Tapi Negara Kekuasaan

GridHot.ID - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menaikkan iuran BPJS Kesehatan dikritik banyak pihak.

Termasuk salah satunya oleh Mantan Komisioner KPK Laode M Syarief.

Dilansir dari akun Twitter pribadinya, Kamis (14/5/2020), Laode menilai Jokowitelah melawan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran BPJS sebelumnya.

Baca Juga: Rakyat Empot-empotan Hadapi Wabah Corona, Jokowi Justru Naikan Iuran BPJS Padahal Sudah Ditolak MA, Segini Besarannya

Bahkan, Laode menyebut langkah tersebut menggambarkan kalau Indonesia bukan lagi negara hukum, tetapi negara kekuasaan..

"KETIKA KITA SUDAH BERANI MELAWAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG,

Kita Bukan Negara Hukum Lagi tapi Negara Kekuasaan.

@mohmahfudmd @zainalamochtar @na_dirs," tulisnya.

Baca Juga: Lantang Sebut Pasien Covid-19 Tidak Ditanggung BPJS, Dokter Ini Geram Sampai Tulis Surat Terbuka untuk Jokowi, Minta Presiden Laksanakan Lockdown Sampai Tenaga Medis Sudah Angkat Bendera Putih Tangani Pasien Virus Corona

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.