Diam-diam Saudara Tua Indonesia Ternyata Lebih Terlilit Utang, Jepang Tembus Rp 170.800 Triliun, Padahal Tanah Air Cuma Rp 5000 Triliun, Kok Bisa?

Baca Juga: Gosip Sang Kakak Jadi Simpanan Pengusaha Batu Bara Pernah Diperkuat Pedangdut, Aisyahrani Kini Bantah Tegas: Itu Dibuat Sama Klien Saya!

Dengan paket stimulus serta populasi penduduk yang menua dengan begitu cepat, Jepang perlu untuk melakukan dorongan bagi jaminan layanan kesehatan serta sosial. Pada akhir tahun 1990, tingkat utang Jepang telah menembus 100 persen dari PDBnya.

Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan tingkat utang Jepang terus meningkat hingga menembus level 200 persen pada tahun 2010 dan saat ini berada pada level 240 persen dari PDB.

Beberapa waktu lalu pun, parlemen Jepang sepakat untuk menggelontorkan anggaran sebesar 117 triliun yen sebagai langkah-langkah anti virus corona. Dengan demikian, tingkat utang terhadap PDB bisa menembus level 250 persen.

Baca Juga: Dikenal Sebagai Virus Mematikan di Daratan Afrika, Jepang Justru Impor Ebola dari Kongo Demi Persiapan Olimpiade 2020, Ternyata Ini Kepentingannya

Namun demikian, penumpukan utang tersebut dinilai tidak terlalu bermasalah. Pasalnya, untuk membiayai utang tersebut pemerintah Jepang melakukan penerbitan surat utang yang disebut dengan JGB (Japanese Government Bond).

Bank sentral setempat pun membeli surat utang tersebut dalam volume yang besar. Pasalnya, meski bank sentral merupakan lembaga independen dalam praktiknya erat mengoordinasikan kebijakan ekonomi dengan pemerintah.

Dalam upaya untuk mendukung perekonomian di tengah pandemi, BoJ pun menghapus plafon yang diberlakukan untuk membeli JGB. Dengan demikian, bank sentral memiliki daya beli tanpa batas. Saat ini, BoJ memegang lebih dari semua surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah setempat.

Baca Juga: Modal Obat Racikan Jepang, Rusia Klaim Berhasil Temukan Vaksin Corona Paling Menjanjikan di Dunia, Arab Saudi Jadi yang Pertama Dapat Jatah

Dengan demikian, BoJ menjaga harga JGB di pasar surat utang seklaligus menjaga agar imbal hasil obligasi pemerintah tetap rendah.

Artinya, pada dasarnya dalam mengelola keuangan di tengah pandemi pemerintah Jepang didanai oleh bank sentral dengan tingkat bunga yang sangat rendah (atau bahkan negatif). Hal tersebut membuat pembiayaan pemerintah bisa lebih berkelanjutan.

"Kondisi tingkat sangat rendah yang diciptakan oleh kebijakan moneter yang sangat akomodatif oleh BoJ dapat menjadi salah satu alasan bahwa gunungan utang Jepang tak terlalu bermasalah dibandingkan dengan negara-negara dengan utang yang tinggi di seluruh dunia," kata ekonom Nomura Bank Takashi Miwa.