Prosedur di Kementerian Kesehatan harus dipotong agar tidak bertele-tele.
Presiden Joko Widodo pun meminta agar pembayaran klaim rumah sakit, insentif tenaga medis, insentif petugas laboratorium dapat dipercepat karena anggaran sudah disediakan.
#KawanKabinet, Senin (29/6), Presiden memimpin Rapat Terbatas dengan topik "Percepatan Penanganan Dampak Pandemik Covid-19", di Istana Merdeka, Jakarta. Mari simak pengantar dari Presiden berikut ini. pic.twitter.com/fIY8IvleLf
— Sekretariat Kabinet (@setkabgoid) June 29, 2020
Orang nomor satu di Indonesia itu juga berharap pengendalian kebijakan yang terintegrasi, terpadu dan tepat dapat dilaksanakan sehingga bisa membuat upaya kerja menjadi efektif.
“Enggak ada lagi egosektoral, ego-kementerian, ego-lembaga, ego-kedaerahan, apalagi jalan sendiri-sendiri. Saya kira ini sudah harus kita hilangkan,” tegas Presiden.
Dukungan TNI-Polri, menurut Presiden, terutama dalam kedisiplinan di masyarakat terutama untuk area-area publik yang berisiko, diharapkan betul-betul terus dijaga dalam hal ini.
Pada bagian akhir, Presiden minta disiapkan sebuah terobosan agar ada sesuatu baru lagi yang dikerjakan bersama-sama.
“Dan memberikan efek besar pada masyarakat untuk betul-betul kita mematuhi protokol kesehatan yang ada,” pungkas Presiden. (*)
Source | : | Twitter,Setkab.go.id |
Penulis | : | Desy Kurniasari |
Editor | : | Dewi Lusmawati |
Komentar