Mulai Merajai Jalanan, Kemenhub Berencana Pungut Pajak Pesepeda, Dirjen Perhub: Harus Diatur!

Gridhot.ID - Belakangan, sepeda mulai banyak diminati oleh masyarakat.

Memang, selain menjadi salah satu olahraga pilihan, sepeda menjadi alat transportasi yang banyak diminati.

Terutama sejak pandemi virus corona mulai merebak di Indonesia.

Baca Juga: Sedikit Kecewa Banyak yang Bersepeda Hanya untuk Jalan-jalan dan Foto-foto, Menhub Bakal Atur Para Pesepeda yang Kian Membludak, 3 Kota Ini Sudah Siapkan Aturan Tegas

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan membuka wacana pengenaan pajak sepeda.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengungkapkan hal itu dalam diskusi virtual akhir pekan lalu di Jakarta.

“Kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana. Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri,” kata Budi Setiyadi dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (26/6/2020).

Baca Juga: Gaya-gayaan Nekat Freestyle Motor di Depan Muka Polisi, Komplotan Pelajar Ini Auto Jadi Buronan, 2 Hari Setelah Beraksi Langsung Terciduk

Dia juga menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19. “Saya terus terang, sepeda harus diatur. Apakah dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati atau gubernur,” kata Dirjen Budi Setiyadi.

Budi menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sepeda termasuk dalam kategori kendaraan tidak digerakkan oleh mesin.

Karena masuk dalam kelompok bukan kendaraan bermotor, lanjut dia, pengaturannya berada di pemerintah daerah. “Kami akan mendorong aturan ini di daerah, minimal dengan mulai menyiapkan infrastruktur jalan, DKI, Solo, Bandung, sudah menyiapkan juga, tinggal sekarang gimana aturannya,” kata Budi Setiyadi.