Sekarang Jadi Anggota Dewan, Mulan Jameela Mulai Ikut Komentari Wacana Pajak Sepeda, Istri Ahmad Dhani Sampai Tulis Pakai Huruf Kapital

Baca Juga: Keponakannya Siap Rebut Kursi Eksekutif di Tangsel, Prabowo Subianto Sambut Baik, Ketua Umum Gerindra Beri Rahayu Sarawati Wejangan

Namun, regulasi yang tengah digodok tersebut lebih berfokus kepada aspek keamanan.

"Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, regulasi yang mengatur aspek keamanan pengguna sepeda menjadi penting.

Baca Juga: Akui Persenjataan Militernya Tak Seimbang dengan Tiongkok, Taiwan Masih Idamkan Dialog Demi Tenangkan Rakyatnya, Gelombang 2 Corona Digadang Bisa Jadi Awal Perdamaian

Apalagi, dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru tengah terjadi peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.

"Regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” tuturnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Oleh karenanya, selain menyiapkan regulasi, Kemenhub juga akan meminta pemerintah daerah terkait untuk turut aktif memberikan perlindungan kepada pengguna sepeda.

“Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” ucapnya.

Baca Juga: Dunia Sudah Kacau Balau Gara-gara Corona, Virus Baru Kembali Muncul dan Terancam Mewabah Satu Bumi, Ilmuwan Sebut Tak Ada Satu Pun Manusia yang Kebal dari Flu Mematikan Ini

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19.