Akibatnya, sambung Hasanuddin, saran dan masukan untuk Presiden akan sulit diterima dengan cepat dan tepat, karena rentangnya terlalu jauh.
"Ujung-ujungnya setiap keputusan Presiden walau cepat tapi lelet dilaksanakan di bawahnya," tuturnya.
Hasanuddin membandingkan pada masa Megawati Sukarnoputri menjadi Presiden, kementerian justru lebih ramping.
Kementerian Perdagangan dan industri digabung menjadi Kementrian Industri dan Perdagangan. Bahkan, Seskab pun dirangkap oleh Sesneg.
"Tak ada wantimpres, KSP, dan staf lainnya. Saat itu semuanya baik baik saja," paparnya. (*)