Berdalih pada Pendidikan, Pemerintah Malaysia Justru Buat Kebijakan Kontroversial, Penggerak LBGT Langsung Murka

GridHot.ID- Transgender alias banci Malaysia sepertinya patut was-was.

Sebab, Malaysia bakal menangkapi para transgender alias banci tersebut.

Dilansir dari Kontan, Menteri Urusan Agama Malaysia membuat sebuah proposal kontroversial untuk menangkap dan 'mendidik' orang-orangtransgender.

Hal ini tak pelak ditentang oleh para aktivis domestik yang mengatakan akan menghadapi pukulan lebih jauh terhadap catatan hak asasi manusia pemerintah yang sudah goyah.

Baca Juga: Berlagak Tuli Dikritik Negara - negara ASEAN, Kini Giliran Malaysia Geram Wilayah Perairannya Jadi Target Klaim Tiongkok: 89 Kali Kapal China Kepergok Lakukan Pelanggaran

Zulkifli Mohamad dari koalisi Perikatan Nasional yang berkuasa, baru-baru ini mengumumkan bahwa ia telah memberikan "lisensi penuh" kepada otoritas Islam untuk memastikan orang-orang transgender kembali "ke jalan yang benar".

"Islam adalah agama yang ingin mendidik. Kami akan bekerja menuju upaya terkoordinasi dari semua lembaga di bawah sayap urusan agama di departemen perdana menteri," katanya dalam sebuah postingan Facebook.

Pengumuman itu memicu protes dari para aktivis, yang menunjukkan bahwa hanya dalam empat bulan sejak berkuasa, koalisi telah menekan anggota serikat dan jurnalis dan melarang sebuah buku tentang pemilihan umum 2018 di mana pemerintahan sebelumnya, Pakatan Harapan, menggulingkan Barisan Nasional setelah 61 tahun berkuasa.

Baca Juga: Dapur Penuh Kotoran, Almari Penuh Tikus Mondok, Gadis Ini Kaget Dapati Kontrakannya Berubah Menjijikkan Usai Disewa Wanita Cantik Jelita, Lihat Penampakannya

"Ini akan mendorong kekerasan main hakim sendiri. Kami melihat ini terjadi selama pemerintahan Barisan Nasional dan tidak ada tindakan yang diambil pada saat itu," kata Mitch Yusmar Yusof, Direktur Eksekutif organisasi masyarakat yang dipimpin oleh Seed Foundation.

"Identifikasi kambing hitam atau target yang paling mudah, membuat pernyataan, mendapatkan kepercayaan dan suara publik," lanjutnya.

Kemudian LSM Justice for Sisters menggambarkan kata-kata sang menteri sebagai suatu hal yang tidak bertanggung jawab.