"Pernyataannya akan meningkatkan diskriminasi, kekerasan dan penganiayaan terhadap wanita transgender dengan impunitas oleh petugas penegakan Departemen Islam serta anggota masyarakat."
"Kami sudah mengamati pertanyaan dan kekhawatiran tentang keamanan pribadi, keselamatan dan kesejahteraan oleh orang-orang transgender di seluruh negeri sejak rilis pernyataan itu," tulis pernyataan mereka.
Perikatan Nasional terdiri dari faksi-faksi sempalan Pakatan Harapan serta para pemimpin dari koalisi Barisan Nasional, yang terkenal kejam dalam menentang perbedaan pendapat.
Sejak Perikatan Nasional berkuasa, penyelidikan polisi telah dilakukan terhadap beberapa politisi oposisi, seorang aktivis anti-korupsi dan beberapa anggota serikat buruh yang memprotes dugaan pelanggaran perburuhan ikut ditangkap.
Portal berita Malaysia kini menghadapi tuntutan penghinaan terhadap proses persidangan, sementara wartawan darioutletberita internasional Al Jazeera sedang diselidiki untuk sebuah film dokumenter tentang serangan imigrasi selama penguncian virus corona.
Para aktivis mengatakan komunitas LGBT adalah target populer bagi para politisi yang berusaha menopang dukungan dari bank suara konservatif.
Asal tahu, hukum Islam di Malaysia melarang homoseksualitas sementara hukum sekulernya mengkriminalkan seks "tidak wajar".
Undang-undang tingkat negara mengizinkan hukuman fisik untuk hubungan seksual sesama jenis, sementara terapi konversi - termasuk konseling agama - adalah hal biasa.
Artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul "Pemerintah Malaysia bakal tangkapi kaum transgender di negaranya"
(*)