"Dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin, ya silakan saja misalnya Kak Suryani mau melakukan proses lobi-lobi ke DPP."
"Namanya politik, sebelum ditetapkan KPU, kita belum bisa memastikan siapa calon wali kota dan calon wakil wali kota kita. Kak Suryani silakan memperjuangkan hak politiknya," katanya lagi.
Terkait biaya survei Rp 20 juta yang dibayar oleh Suryani, Sugiat mengatakan jika biaya survei yang mahal tidak mungkin dibebankan ke partai.
Namun biaya survei dibebankan kepada semua calon yang mendaftar karena survei itu untuk mengukur bagaimana elektabilitas dan popularitas calon setelah bersosialisasi.
Terkait asumsi Suryani yang merasa tak terpilih sebagai bakal calon pendamping Bobby karena berasal dari golongan minoritas, Sugiat membantahnya.
Dia mengatakan, di beberapa daerah banyak calon yang berpasangan namun berbeda keyakinan.
Ia menegaskan jika tidak ada urusan SARA dalam menentukan calon yang diusung.
Urusan yang sebenarnya adalah bagaimana menuntaskan program-program pembangunan.
"Kalau dikatakan Gerindra mengedepankan politik SARA, saya secara tegas membantah itu. Kalau di Kota Medan, Bang Bobby dipasangkan dengan Bang Aulia, tidak ada kaitannya dengan politik identitas apa pun. Tapi lebih berkaitan kepada kepentingan pembangunan Kota Medan," pungkas Sugiat.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: "Merasa Ditelikung, Kerabat Luhut Protes Gagal Dampingi Bobby Naustion di Pilkada Kota Medan."
(*)