PNS Siap-siap Gigit Jari, Tahun 2021 Dipastikan Tak Bakal Ada Kenaikan Gaji, Ini Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani

Gridhot.ID - Wabah corona di tahun ini membuat seluruh pekerja bahkan termasuk PNS di Indonesia mengalami penurunan tunjangan.

Meski begitu pemerintah melalui Sri Mulyani berhasil memberikan gaji ke 13 di tengah pandemi dan krisis ini.

Kini yang terbaru ada kabar buruk dan kabar baik mengenai PNS atau ASN.

Kabar buruknya, kenaikan gaji bagi PNS pada tahun 2021 dipastikan tidak ada.

Baca Juga: Bocoran dari Menteri Ketenagakerjaan, Bantuan Rp 600 Ribu Bagi Pegawai Swasta Bakal Cair Akhir Agustus, Catat Tanggalnya!

Kabar baiknya, tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji akan dibayarkan utuh tahun depan.

Pemerintah menyatakan, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2021 satu di antaranya diarahkan untuk mendorong birokrasi dan layanan publik yang tangkas, efektif, produktif, dan kompetitif.

Karena itu, pemerintah dalam Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga tetap akan mengalokasikan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan ( Kemenkeu) memastikan tidak ada kenaikan gaji pada pegawai negeri sipil (PNS) di 2021. Hal ini dikarenakan anggaran pada tahun 2021 masih difokuskan dalam pemulihan ekonomi Indonesia.

Baca Juga: Ditabok Mayor Hingga Ditendang Gara-gara Klepon, Panglima Kodam Jaya yang Baru Dilantik KSAD Andika Perkasa Ternyata Mantan Loper Koran Bersaudara 8, Begini Kisah Hidupnya

"Tidak ada kenaikan gaji PNS," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Penyebabnya belanja pegawai tetap dijaga efisiensinya.

Namun kabar baiknya, pemerintah akan mengembalikan pemberian gaji 13 dan THR sesuai dengan kebijakan depan.

Adapun, jumlah pegawai yang akan mendapatkan gaji ke-13 maupun THR akan disesuaikan.

Baca Juga: 5 Tahun Jadi Bos Muncikari, BS Blak-blakan Sebut Artis VS Miliki Tarif Paling Mahal, Terkuak Modus yang Digunakan untuk Gaet Pelanggan

" Jumlah pegawai masih tetap akan dikendalikan dengan adanya pola kerja dan proses bisnis akibat covid-19 dan reform bisnis tetap jalan," kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tahun 2021 pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI dan anggota Polri bakal menerima tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 dengan seluruh komponen dibayarkan secara penuh.

Sebab tahun ini, tunjangan kinerja yang biasanya termasuk dalam komponen gaji ke-13 dan THR tidak dibayarkan lantaran pemerintah tengah melakukan penghematan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

"Gaji ke-13 dan THR sesuai policy sebelumnya akan dibayarkan secara penuh sesuai dengan tunjangan kinerja," ujar Sri Mulyani, Jumat(14/8/2020).

Baca Juga: Jaga Rumah Bupati Kediri, Satpol PP Kecolongan, Kembang Api Berukuran Besar Dilempar 2 Orang Tak Dikenal ke Kediaman Haryanti Sutrisno, Polisi Sebut Ada Ancaman

Menkeu menjelaskan, belanja pegawai merupakan salah satu instrumen strategis untuk mendorong produktivitas aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2021, belanja pegawai kementerian dan lembaga (K/L) dianggarkan sebesar Rp 267 triliun.

"Alokasi ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing K/L," ujar Menkeu.

Sri Mulyani menjelaskan, pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS tercermin di dalam alokasi anggaran belanja kementerian lembaga (K/L) yang mengalami peningkatan sebesar 23,1 persen tahun depan.

Baca Juga: Mulan Jameela Pamer Foto Jadul, Warganet Justru Temukan Kejanggalan Hingga Minta Istri Ahmad Dhani Klarifikasi, Netizen: Emang Ketahuan Sering Bohong!

Berdasarkan Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2021, pemerintah telah menganggarkan belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 1.028,86 triliun.

Sementara tahun 2020 ini, anggaran K/L sebesar Rp 836,4 triliun.

Di dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2021 dijelaskan, alokasi anggaran belanja K/L tersebut juga dianggarkan dengan dasar pertimbangan pengendalian jumlah pegawai seiring dengan perubahan pola kerja dan proses bisnis, serta melanjutkan kegiatan prioritas tertunda dampak Covid-19 secara sangat selektif, dan perluasan cakupan KIP Kuliah untuk mahasiswa baru.

Untuk memenuhi kebutuhan belanja K/L tersebut, pemerintah akan menggunakan berbagai sumber pendanaan, seperti rupiah murni yang merupakan pendapatan dalam negeri pemerintah dan penerimaan pembiayaan yang bersifat umum.

Baca Juga: Tinggal Tunggu Izin BPOM, Obat Anti Covid-19 Buatan Unair Nyatanya Sudah Sembuhkan 754 Pasien Corona, Andika Perkasa: Pengujian Tidak Ada Lagi

Selain itu, menggunakan pagu penggunaan PNBP/BLU sejalan dengan kewenangan K/L untuk menggunakan kembali pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, serta pinjaman dan hibah luar negeri.

"Juga pinjaman dalam negeri dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), untuk pembangunan infrastruktur baik ekonomi maupun sosial," sebut dokumen itu.

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Kabar Buruk! Gaji PNS Tidak Bisa Naik Tahun Depan, Ini Penjelasan Menteri Sri Mulyani.

(*)