Sebab, kata dia, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.
"Ternyata empat kali marah tapi tidak juga ada perubahan, kabinetnya berjalan begitu saja," katanya.
Dia mengatakan, relawan melihat tidak semua pembantu Presiden, terutama di bidang ekonomi, mampu memberikan yang terbaik dan menunjukkan kinerja yang diharapkan.
Bahkan, lanjut dia, ada yang jelas justru memperburuk situasi.
"Hal ini yang kami lihat terjadi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara."
"Dengan aset Rp 8.000 triliun seharusnya BUMN menjadi penopang utama dan faktor penting untuk bisa ikut memutar roda perekonomian negara," tuturnya.
Dia melanjutkan, dari BUMN induk, anak, dan cucu, total 1.200 BUMN dengan tidak kurang 7.200 direksi dan komisaris.
Dia membeberkan ada BUMN pertanian, perkebunan, pangan, gula, persenjataan, transportasi, perbankan, pariwisata, industri, kereta api, produksi garam, hingga kondom.
Dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang, lanjutnya, ketika pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi minus 5,32, menjadi bukti BUMN tak mampu menjadi benteng ekonomi yang kuat.
"Di sisi lain, kenyataan yang kita dalam dua bulan terakhir ini, BUMN justru menjadi kementerian paling gaduh," imbuhnya.
Viralnya pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir terkait keengganannya menjadi relawan uji coba vaksin, dinilai hanya satu dari sederet blunder dan gaduh yang terjadi dua bulan terakhir ini.