Berpengaruh Besar Atas Babak Belurnya Ekonomi Indonesia, Sri Mulyani Singgung Tanggungan Warisan Utang Pemerintah Kolonial Belanda, Berikut Besaran yang Harus Dilunasi

Gridhot.ID- Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan kalau Indonesia dihadapkan pada kondisi yang sulit bahkan sejak era kemerdekaan.

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, Indonesia merdeka tidak dalam kondisi perekonomian yang stabil.

Pasalnya, Belanda sendiri baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949-an.

Baca Juga: Demokrat Keluar Sebagai Pemenang Pemilu Amerika, Presiden Jokowi Berikan Selamat kepada Joe Biden, Sebut Pilpres AS 2020 'Pemilu Bersejarah'

"Jadi dari tahun 1945 sampai 1949 Indonesia masih terus berada dalam situasi intimidasi, konfrontasi, bahkan agresi Belanda."

"Itu kondisi politik, militer, keamanan, dan ekonomi tidak pasti," ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

"Ekonomi kita diberi warisan, tidak hanya ekonomi yang rusak, tapi juga utang pemerintah kolonial," lanjut dia.

Baca Juga: Santai Hisap Rokok Usai Bikin Onar Gara-gara Tak Diberi Jatah Preman, Pria yang Ngaku-ngaku 'Orang Sini' Ini Malah Nantangin Anggota TNI: Mau Dibawa ke Langit Aja Saya Ikut!

Mengutip pemberitaan Harian Kompas, 27 Desember 1985, utang warisan Hindia Belanda tersebut merupakan salah satu harga mahal yang harus dibayar pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari bekas negara penjajahnya tersebut.

Meski memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia secara de facto dan de jure baru mendapatkan status sebagai negara berdaulat pasca-kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949.

Ada 3 delegasi yang berunding dalam KMB yang difasilitasi PBB yakni delegasi Indonesia, delegasi Belanda, dan delegasi Republik Indonesia Serikat (RIS).