Jabatannya Sebagai Orang Nomor 1 AS Sudah Luntur, Donald Trump Dipaksa Segera Tinggalkan Gedung Putih, Militer hingga Agen Rahasia Siap Bertindak Jika Dirinya Menolak

Ilmuwan politik mengatakan kepada Reuters bahwa mereka optimistis tentang ketahanan kerangka hukum ini.

Terlepas dari permusuhan antara Trump dan Biden di jalur kampanye, pemerintahan Trump awal tahun ini mematuhi persyaratan undang-undang untuk menyediakan ruang kantor federal dan sumber daya pemerintah untuk kampanye Biden.

Pejabat pemerintah bersumpah untuk menegakkan Konstitusi AS.

Baca Juga: Kabar Gembira! Beri Harapan Baru, Perusahaan Asal Jerman Ini Klaim Vaksinnya Efektif 90% Mencegah Virus Corona

"Sumpah ini pula yang mengharuskan mereka untuk mengakui Biden sebagai presiden yang akan datang jika dia memenangkan Electoral College, terlepas dari apa yang dikatakan Trump," kata Robert Chesney, seorang profesor hukum keamanan nasional di University of Texas.

“Saya merasa sangat sulit untuk percaya bahwa militer, Dinas Rahasia, FBI, atau bagian lain dari birokrasi yang relevan akan sejalan dengan Trump jika Electoral College atau pengadilan mengatakan sebaliknya,” kata Chesney.

Baca Juga: Pernah Buat Hotman Paris Kagum Lantaran Tetap Terima Cut Tari Meski Sudah Diselingkuhi, Begini Kabar Yusuf Subrata, Sudah Menikah Lagi?

Apakah militer bisa memaksa Trump keluar jika dia menolak meninggalkan Gedung Putih?

Dua veteran tentara AS mengangkat kemungkinan menggunakan militer secara paksa untuk menyingkirkan Trump dalam "surat terbuka" kepada jenderal tertinggi AS, Mark Milley, pada bulan Agustus.

"Jika Donald Trump menolak untuk meninggalkan jabatannya setelah berakhirnya masa jabatan konstitusionalnya, militer Amerika Serikat harus memecatnya dengan paksa, dan Anda harus memberikan perintah itu," kata surat yang diterbitkan di Defense One dan ditulis oleh John Nagl, seorang pensiunan Perwira Angkatan Darat, dan Paul Yingling, pensiunan letnan kolonel Angkatan Darat AS.

Tetapi yang lain mengatakan langkah seperti itu lebih baik diserahkan kepada Dinas Rahasia AS, mengutip prinsip hukum AS yang mendasar bahwa personel militer harus menghindari masalah penegakan hukum domestik.

"Kami memiliki proses konstitusional untuk menangani ini, dan militer tidak ada dalam persamaan itu," kata Kori Schake, direktur kebijakan luar negeri dan pertahanan di American Enterprise Institute.