:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2019/08/01/1161487336.jpg)
Gridhot.ID - Kasus korupsi Mensos kini jadi tamparan keras bagi pemerintah.
Pasalnya kasus tersebut membuktikan bantuan sosial dalam bentuk sembako nyatanya sangat rawan untuk diselewengkan.
Seperti yang kita ketahui sebelumnya pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka dalam kasus bansos Covid-19.
Sejumlah pihak menilai, bansos sembako lebih baik diganti dengan bantuan langsung tunai (BLT).
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 25 November 2020 sebesar Rp 207,8 triliun.
Angka itu setara dengan 88,9% dari pagu sejumlah Rp 233,69 triliun.
Secara rinci, dalam program PEN ada tiga program perlindungan sosial yang menggunakan skema bansos. Pertama, kartu sembako yang realisasinya sudah sebesar Rp 39,71 triliun, setara 93% dari total anggaran senilai Rp 42,53 triliun.
Kedua, bantuan sembako Jabodetabek dengan progres penyaluran sebesar Rp 6,44 triliun atau sama dengan 91% dari pagu sebesar Rp 7,1 triliun. Ketiga, realisasi bansos beras bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yakni Rp 5,26 triliun, setara 99% dari alokasi anggaran Rp 5,3 triliun.
Artinya dalam waktu satu bulan ini, total anggaran bansos sembako yang belum disalurkan tersisa Rp 3,52 triliun. Kendati demikian, dalam program PEN 2021 pemerintah masih mengusung program kartu sembako dengan anggaran sebesar Rp 44,7 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan alokasi sekitar Rp 200.000 per penerima.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pihaknya masih mengevaluasi program bansos sembako dalam program PEN.
Sehingga dirinya belum bisa memastikan bansos sembako akan diganti dengan BLT.
