Dikorupsi Menteri Sosial Sendiri, Sembako untuk Keluarga Miskin Dinilai Tak Tepat, Ekonom: Kebutuhan Orang Beda-beda!

Baca Juga: Tewas di Semak-semak, Bocah 3 Tahun Ditemukan Dalam Kondisi Mengenaskan, Kepala Ditusuk Paku Hingga Alat Kelaminnya Hilang

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan memetakan dan mengevaluasi efektivitas anggaran seluruh program PEN, tidak terkecuali program bansos sembako sebagai stimulus perlindungan sosial.

“Dari seluruh instrument keuangan negara ini, tentu kita akan melihat efektivitasnya sampai ke masyarakat atau dampaknya ke perekonomian,” kata Menkeu dalam dalam Business, Finance, and Accounting (BFA) Conference, Selasa (8/12).

Yang jelas Menkeu berharap melalui program PEN, ekonomi di 2020 bisa tumbuh minus 1,7% hingga minus 0,6%. Secara berkala ekonomi diharapkan membaik setelah terpukul dalam pada kuartal II-2020 dengan realisasi minus 5,32%, kuartal III-2020 minus 3,49%, dan kuartal IV-2020 diprediksi mendekati 0%.

Sementara itu, Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan program bansos sembako untuk membantu keluarga miskin tidak tepat. Menurutnya, skema perlindungan sosial itu musti diubah menjadi BLT karena langsung berdampak terhadap daya beli masyarakat.

Faisal menyampaikan melalui skema BLT masyarakat miskin bisa menentukan sendiri pilihan barang yang ingin dikonsumsinya. Ia memberi contoh, bansos sembako seperti gula dan beras tidak cocok untuk penderita diabetes. Sementara, keluarga yang mempunyai bayi atau anak balita bisa menggunakan BLT untuk membeli susu.

Baca Juga: Jengkel Gegara Habis Bertengkar dengan Istri, Pria Ini Tak Sadar Sudah Jalan Kaki Sejauh 420 Kilometer Tanpa Hernti Selama Seminggu Penuh

“Kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Kalau diberikan tunai dan ditransfer, kemungkinan dikorupsi sangat kecil. Yang tidak punya rekening bank bisa ditransfer lewat kantor pos, ” tulis Faisal dalam akun media sosialnya, Minggu (6/12)

Sejalan, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan bahwa skema bansos tidak diberikan dalam bentuk barang sembako. Kata Piter, pemerintah harus segera membangun sistem penyaluran bansos yang sudah sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi digital dan di-support dengan data penerima yang lengkap.

“Sehingga ke depan pengawasan dan pengecekan penyaluran bansos dapat dilakukan oleh semua pihak sekaligus mengurangi minat dan peluang penyelewengan,” kata Piter kepada Kontan.co.id, Selasa (8/12)

Artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul Rawan diselewengkan, bansos sembako bakal diganti BLT?

(*)