Kedua, ia menilai bahwa seandainya vaksin digratiskan kepada seluruh masyarakat, akan menimbulkan masalah baru dan berdampak pada terbatasnya jumlah vaksin. Hal ini karena ada beberapa kelompok masyarakat terbilang mampu malah mendapatkan vaksin gratis.
"Jadi ini alasannya mengapa kita mendorong dengan semangat gotong royong ini semua pihak berperan serta dalam upaya keluar dari pandemi Covid-19. Kurang pas rasanya jika si mampu ini mendapatkan subsidi. Padahal, seharusnya subsidi itu digunakan untuk masyarakat yang kurang mampu. Akhirnya nanti malah vaksinnya jadi terbatas," imbuh Nadia.
Kendati demikian, ia memastikan bahwa pemerintah tetap akan meregulasi soal harga vaksin mandiri tersebut agar tidak terlalu mahal di masyarakat.
Nadia menambahkan, pemerintah juga terus memastikan efektivitas vaksin Covid-19 baik dalam program vaksin subsidi maupun vaksin mandiri.
"Banyak hal yang kita pertimbangkan. Bukan hanya karena ini pandemi maka semua harus digratiskan," ucapnya.
Meski begitu, Nadia juga mengaku tetap menerima usulan dari ahli epidemiologi terkait vaksin gratis ke seluruh masyarakat.
Ia mengaku mendengarkan semua pihak dalam usulan ke pemerintah terutama soal vaksinasi Covid-19.
Akan tetapi, kata dia, ada baiknya jika semua pihak juga memahami berbagai pertimbangan pemerintah dalam pengadaan vaksin.
"Tidak apa menyuarakan, tapi tetap ada baiknya kita memahami kenapa sih ada vaksin mandiri dan vaksin subsidi. Tapi kita akan kaji terus berbagai pertimbangan itu," kata Nadia.
Rencana pemerintah yang membagi dua skema program vaksin ditanggapi berbagai pihak termasuk ahli epidemiologi.