Gara-gara Donald Trump Ngambek, Pemerintahan Amerika Serikat Terancam Shutdown, Apa yang Bakal Terjadi?

Gridhot.ID - Amerika Serikat kini terancam akibat pemerintahannya sendiri.

Pasalnya hal ini terjadi akibat aksi Donald Trump.

Pemerintahan Amerika Serikat (AS) terancam lumpuh setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam tidak menandatangani paket belanja senilai US$ 2,3 triliun yang sudah disetujui Kongres AS.

Bila Trump ogah meneken beleid itu, berarti sebagian pemerintah federal AS mungkin harus ditutup secepatnya alias shutdown mulai Senin pekan depan, meskipun tengah bergulat dengan pandemi virus corona.

Trump belum menyatakan apa yang akan dilakukannya jika pemerintah kehabisan uang. Tetapi berkaca dari pengalaman sebelumnya penutupan pemerintahan menyebabkan puluhan ribu pekerja non-esensial diberi cuti, termasuk mereka yang berurusan dengan keselamatan publik, dipaksa bekerja tanpa dibayar.

Inilah yang terjadi jika Gedung Putih dan Kongres AS tidak dapat menyetujui rencana belanja pemerintah pada Senin pekan depan yang dikutip dari Reuters:

Baca Juga: Belum Tuntas Kasus Kerumunan, FPI Kini Bermasalah dengan PTPN VIII, Pesantren Habib Rizieq Disomasi dan Lahan Harus Dikosongkan dalam 7 Hari, Begini Pembelaan Sang Pemimpin

1. Bantuan ekonomi untuk pandemi

Tunjangan pengangguran yang dibayarkan kepada sekitar 14 juta orang Amerika melalui program pandemi akan berakhir pada hari Sabtu pekan ini. Membiarkan program ini dihentikan akan mengakibatkan hilangnya pendapatan secara tiba-tiba bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena wabah corona yang mendorong penutupan ekonomi.

2. Distribusi vaksin Covid-19

Pemerintah federal telah membeli 400 juta dosis vaksin Covid-19, atau cukup untuk 200 juta orang, dari Moderna dan Pfizer, tetapi membutuhkan dana tambahan untuk membeli lebih banyak dosis vaksin.

Mereka juga menandatangani kontrak dengan perusahaan lain untuk vaksin corona yang belum disahkan. Perusahaan swasta, termasuk McKesson, UPS dan FedEx, mendistribusikan vaksin tetapi mengandalkan staf di Departemen Pertahanan dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan untuk mendapatkan dukungan.