Gas Rem PSBB, Pembatasan Ketat Jawa-Bali Kini di Depan Mata, Ganjar Pranowo: Pariwisata, Mohon Maaf Anda Akan Rugi

Gridhot.ID -Pemerintah akan menerapkan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) di wilayah Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021.

Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk menekan penyebaran Covid-19 yang belakangan mengalami peningkatan kasus.

Pembatasan tersebut antara lain membatasi tempat kerja dengan memberlakukan work from home 75% dari total karyawan, aktivitas belajar-mengajar dilakukan secara daring, pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan, hingga jam moda transportasi umum.

Baca Juga: Hati-hati, Jawa-Bali Segera PSBB, Presiden Jokowi Peringatkan Indonesia Berpotensi Lockdown: Masyarakat Harus Tahu!

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemberlakukan PSBB tentu akan menekan ekonomi, utamanya dari sisi konsumsi rumah tangga.

Namun, Sri Mulyani menekankan pemerintah sudah memprediksi hal tersebut sebelum kebijakan tersebut dilakukan.

"Tentu saja, kalau kita lihat seperti yang terjadi di April-Mei 2020 waktu terjadi PSBB sangat ketat, ekonomi menurun. Dan waktu kemudian September 2020, DKI Jakarta pengetatan saat kasus naik, kita juga lihat konsumsi terjadi perlambatan lagi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN 2020, Rabu (6/1/2021) dikutip dari Kontan.co.id.

Hanya saja, dampak ekonomi karena PSBB di awal 2021 ini akan ditentukan dari implementasinya kelak.

"Konsekuensi ke pertumbuhan ekonomi nanti kita lihat. Kuartal I-2021 ini kita akan lihat bagaimana dalam perkembangan dua minggu mulai tanggal 11 Januari nanti," ujar Sri Mulyani.

Ia menekankan, pada dasarnya langkah PSBB diambil karena penyebaran Covid-19 memang harus dikelola luar biasa.

Baca Juga: Kembali Diberlakukan Selama 14 Hari, Pemerintah Nyatakan Kesiapan Pelaksanaan PSBB Jawa-Bali, Berikut Perbedaan Pembatasan Sosial dengan Skala Sebelumnya

"Makanya istilah gas rem sangat penting. Kalau lihat eskalasi dari kasus yang haruskan kita kembali menerapkan disiplin untuk bisa turunkan kembali kasusnya, maka pasti akan ada dampak ke perekonomian. Tapi kalau tidak dilakukan dan getting worse, perekonomian juga memburuk," ujar Sri Mulyani.