Nasibnya Tak Semujur Desa Miliarder di Tuban, Warga di Daerah yang Berjarak 3 Jam dari Dusun Sumurgeneng Ini Justru Harus Menderita Lebih dari 1 Dekade, Harus Hidup Terseok-seok Gara-gara Lumpur Lapindo

Solikah (38), warga Desa Siring, yang kini tinggal di Desa Candi Pari, ditolak saat berobat di Puskesmas Porong karena desanya sudah hilang. Petugas puskesmas bilang, pasien akan dilayani setelah punya identitas baru.

(KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA)

Kawasan semburan Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (23/5)

"Pindah kependudukan itu tidak mudah dan tidak murah. Korban lumpur baru terima pelunasan ganti rugi akhir 2015, bahkan masih ada yang belum terima sampai sekarang. Untuk mengurus pencairan, masih butuh surat-surat lama," tuturnya.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui sengkarutnya data kependudukan korban lumpur di Sidoarjo. Persoalan inilah yang menyebabkan korban lumpur tak bisa mengakses jaminan sosial, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan.

Baca Juga: Pantas Langsung Berani Beli 3 Mobil Sekaligus, Siti Nurul Warga Sumurgeneng yang Jadi Miliarder Semalam Ternyata Dapat Rp 18 Miliar dari Kantong Pertamina, Ini Cita-cita Mulianya Setelah Kaya Raya

"Bagaimana Kementerian Sosial bisa menyalurkan bantuan kepada mereka kalau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tak pernah mengusulkan," ujarnya.

Selain hak sosial, hak politik dan hak ekonomi juga diberangus. Saat pilkada tahun 2015, korban lumpur tak ikut mencoblos karena desanya sudah hilang. Pelaku usaha mikro juga tidak bisa mendapatkan pinjaman modal usaha karena identitas dan tempat tinggal berbeda. Apalagi banyak yang masih kontrak.

Wisata

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, keberadaan korban lumpur tercerai-berai setelah kehilangan tempat tinggal. Dengan alasan sulit melacak keberadaan mereka, pemkab pun enggan mengurus. Mereka dianggap sebagai obyek jual beli tanah yang menerima ganti untung.

"Ke depan, semburan lumpur akan saya jadikan obyek wisata. Sekarang saja pengunjungnya sudah banyak. Saya yakin lumpur itu akan jadi berkah bagi Sidoarjo. Hanya sekarang belum tahu caranya," kata bupati dari Partai Kebangkitan Bangsa yang menjabat dua periode itu.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, juga bersikap sama. Mereka sekarang giat mengusir warga di 13 desa di luar peta terdampak, dengan alasan tanah sudah dibeli pemerintah. Nilai beli 10 tahun lalu dan sekarang sama.

Baca Juga: Tak Ada Angin Tak Ada Hujan, Sosok Pria Berkumis Ngaku Mantan Amanda Manopo Tiba-tiba Pasang Billboard di SCBD Minta Sang Mega Bintang Ikatan Cinta Balikan, Siapa Sosoknya?