:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2023/03/28/9jpeg-20230328045300.jpeg)
:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2023/04/12/12jpg-20230412015650.jpg)
Melansir 24h.com, situasi tegang antara Israel dan Palestina saat ini tentunya akan menjadi perhatian besar bagi pemerintahan Presiden Joe Biden.
Lalu, apakah AS bisa membela sekutunya di tengah kecaman dunia terhadap Israel?
Berbicara pada konferensi pers pada 12 Mei, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Washington sangat prihatin dengan perkembangan di Jalur Gaza selama ini.
Ia juga menegaskan bahwa AS akan terus mempertahankan komitmennya untuk mendukung solusi dua negara.
Sementara Blinken menekankan bahwa Washington mendukung hak Israel untuk membela diri, tetapi memperingatkan bahwa setiap tindakan kekerasan saat ini akan membuat upaya rekonsiliasi semakin sulit.
Menurut CNN, juru bicara Bliken menunjukkan bahwa AS, meskipun masih mendukung, tidak dapat sepenuhnya memihak Israel setelah hilangnya nyawa dan harta benda akibat serangan udaranya.
Pada bulan Februari, Menteri Luar Negeri Blinken mengumumkan bahwa pemerintahan Biden akan mendorong masalah hak asasi manusia menjadi pusat era baru kebijakan luar negeri AS.
"Amerika Serikat berkomitmen untuk dunia di mana hak asasi manusia dilindungi, pembela hak asasi manusia dihargai, dan pelanggar dimintai pertanggungjawaban," kata Bliken.
Dalam wawancara dengan Vox, Profesor Shibley Telhami dari University of Florida (AS) mengatakan bahwa sekaranglah saatnya AS berada di bawah tekanan untuk secara jelas menunjukkan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia karena seluruh dunia sedang menyaksikan perkembangan di Jalur Gaza.
Jika AS tetap memberikan dukungan hanya untuk mempertahankan aliansi Israel, maka pemerintahan Biden berisiko kehilangan kredibilitas di mata komunitas internasional.
