"Jika ada kelompok masyarakat yang ingin divaksin segera dan memiliki kemampuan untuk membayar, dan pemerintah menyediakan akses itu, sah-sah saja," ungkap Sarman.
Lagipula kata Sarman, tidak ada pemaksaan ataupun kewajiban dari program vaksinasi berbayar. Program tersebut hanya salah satu opsi bagi mereka yang memiliki kemampuan.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah mengeluarkan regulasi/aturannya hingga harga vaksin tersebut.
Sebanyak 50 juta masyarakat kelas menengah berpotensi menjadi peserta vaksin gotong royong mandiri ini.
"Semua sudah jelas, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Jika ini sudah berjalan efektif bersamaan dengan vaksin gratis, maka target vaksin 2 juta per hari pada bulan Agustus akan dapat tercapai. Tentu ini akan semakin mempercepat kita keluar dari krisis Covid-19," pungkas Sarman.
Sebelumnya diberitakan, vaksinasi berbayar ini bakal tersedia di beberapa klinik Kimia Farma.
Namun perseroan memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan vaksinasi berbayar, yang semula akan mulai dilaksanakan pada Senin (12/7/2021).
Keputusan tersebut diambil karena perseroan melihat tingginya respons dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi individu.
Manajemen Kimia Farma juga menyatakan penyediaan layanan vaksin berbayar di sejumlah kliniknya tidak untuk mengejar keuntungan alias tujuan komersial.
(*)