Anggota DPRD Solo menyoroti pemotongan tunjangan atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS/ASN.
Ketua Komisi I DRPD Solo, Suharsono, menyampaikan bahwa pemotongan dilakukan tanpa ada komunikasi dengan PNS.
"Usulan itu datang dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan itu tidak pernah dikomunikasikan kepada ASN," katanya kepada TribunSolo.com, Kamis (26/8/2021).
Politisi PDIP tersebut menyayangkan ketiadaan komunikasi antara atasan dan bawahan di lingkup Pemerintahan Kota Solo.
"Padahal bila dikomunikasikan para perangkat organisasi perangkat daerah sanggup untuk memotong anggaran harian tanpa harus memotong TPP," jelasnya.
"Semisal TPP para perangkat OPD di Kecamatan Banjarsari ada Rp 440 juta, di sana mereka sanggup menggeser semua anggaran yang dinilai tak berfungsi untuk menggenapi jumlah tersebut," ungkapnya.
Pemotongan TPP ini akan dilakukan dimulai depan yaitu September hingga penghujung 2021.
"Ini kemarin sudah diketuk palu saat sidang paripurna dan akan dilaksanakan di bulan selanjutnya yaitu September hingga Desember nanti," ujarnya.
Di akhir Suharsono mempertanyakan mengenai nasib para tenaga kesehatan yang kemarin belum jelas apakah dipotong atau tidak TPP mereka.
"Kemarin sempat diwacanakan untuk tidak dipotong, namun dari laporan yang kami terima untuk menambal defisit Rp 19 miliar, TPP nakes juga akan dipotong," ujarnya.
"Semuanya kini bergantung pada kebijakan TAPD nantinya," imbuhnya.