“Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah kita tanpa izin. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan, karena ini menyangkut harga diri bangsa, apalagi nelayan kita. Sebagian rakyat Indonesia dibuat takut oleh mereka,” katanya, di Jakarta, Jumat (17/9), dikutip dari Kompas.tv.
Puan menyebut bukan kali ini saja kapal China memasuki perairan Natuna. Ia pun mendesak pemerintah segera menyatakan sikap kepada China untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.
“Presiden Joko Widodo pernah terjun langsung ke perairan Natuna sebagai sinyal kepada China bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu. Langkah tersebut kami apresiasi. Saya rasa pemerintah perlu menyampaikan kembali nota protes kepada China,” ucapnya.
Senada, anggota Komisi VII DPR, Mulyanto meminta Pemerintah Indonesia bersikap secara tegas terhadap pelanggaran kedaulatan oleh kapal China yang masuk ke perairan Natuna.
Pemerintah diminta tidak diam, karena hal tersebut akan membuat wibawa negara tidak dipandang oleh negara lain.
Ia mendesak pemerintah, khususnya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, tidak diam menghadapi hal itu.
Menurut dia, peristiwa itu adalah pelanggaran serius yang harus segera disikapi. Sebab, selain melanggar kedaulan negara, masuknya kapal-kapal China itu sudah mengganggu kegiatan penambangan migas di sana.
"Ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest). Jadi Pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Menko Marves harus bersikap," katanya, kepada wartawan, Kamis (16/9).
Source | : | Kompas.com,Tribun Jateng |
Penulis | : | Angriawan Cahyo Pawenang |
Editor | : | Angriawan Cahyo Pawenang |
Komentar