"Sekarang kita padankan data kependudukan dan juga keluarga," beber Risma di Kantor Kemensos Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (27/9/2021).
"Ternyata ada istri yang suaminya itu PNS, bahkan menteri, karena itu sekarang kita padankan dengan Kartu Keluarga sehingga ketahuan siapa dapat siapa enggak," ujar Risma.
Meski begitu, Risma mengatakan keluarga menteri tersebut belum mendapatkan bansos. Pihak keluarga menteri yang masuk dalam DTKS, kata Risma, menolak untuk menerima bansos.
Risma tidak menjelaskan lebih jauh mengenai temuan tersebut.
"Belum terima, dia enggak mau. Pokoknya ketahuanlah," tutur Risma.
Perbaikan data yang dilakukan Kemensos dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 12 per bulannya. Kemudian pada tanggal 15 dikeluarkan SK dan minggu berikutnya penyaluran.
Hapus 9 juta data penerima BLT BPJS
Sementara itu, Mensos Risma juga melakukan pemutakhiran DTKS dengan NIK yang terdaftar di Ditjen Dukcapil untuk menjadi dasar data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK).
"Kami terus melakukan perbaikan DTKS, kemarin kita harus perbaiki data BPJS PBI, saya diingatkan KPK untuk perbaikannya dengan BPKP," kata Risma melalui kanal YouTube Kemensos, Senin (27/9/2021).
Risma menjelaskan, sebelumnya penerima PBI-JK berjumlah 96,7 juta jiwa dari kuota yang dibiayai APBN sebanyak 96,8 juta jiwa.
Source | : | Kompas.com,Surya |
Penulis | : | Angriawan Cahyo Pawenang |
Editor | : | Angriawan Cahyo Pawenang |
Komentar