Bank Soal CPNS 2021, Inilah Soal-soal SKD Tes Wawasan Kebangsaan, Dilengkapi Kunci Jawaban

Perjanjian Kalijati merupakan perjanjian yang dilakukan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Jepang mulai menjajah Indonesia.

Lainnya:

Kapitulasi Tuntang adalah perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Britania-Raya pada tahun 1811 di sebuah desa yang bernama Tuntang, sekarang berada di bawah kecamatan Tuntang, kabupaten Semarang.

Baca Juga: Bank Soal CPNS 2021, Pengumuman Hasil SKD Ditunda November, Ini Latihan Soal TWK, TIU dan TKP, Bisa Dipelajari Peserta yang Belum Ikut Tes

Perundingan Linggarjati atau kadang juga disebut Perundingan Lingga'r'jati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia.

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook.

Perjanjian Perdamaian dengan Jepang (San Francisco Peace Treaty) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian San Francisco (Treaty of San Francisco) antara Sekutu dan Jepang secara resmi ditandatangani oleh 49 negara pada 8 September 1951 di San Francisco, California. Perjanjian ini berlaku efektif mulai 28 April 1952. Perjanjian San Francisco secara resmi mengakhiri Perang Dunia II.

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 mempunyai hak interpelasi, yakni hak untuk ....

A. Bertanya kepada PemerintahB. Melakukan penyelidikanC. Melakukan perubahan terhadap RUUD. Mengawasi jalannya pemerintahanE. Ikut serta menetapkan APBN

Jawaban: A

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni:

1. Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.