Anggota DPRD DKI Jakarta Ngaku Punya Video Para Direksi TransJakarta yang Asik Nonton Striptis dan Tari Perut: Kalau Buat Mecat Bapak-bapak Gampang!

Gridhot.ID - TransJakarta yang kini armadanya dilaporkan sering kecelakaan mulai mendapat sorotan tajam dari para pejabat.

Dikutip Gridhot dari Tribun Jakarta, Anggota Komsi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak sampai mendesak agar direksi TransJakarta jangan lagi dipertahankan.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang lain Adi Kurnia Setiadi juga geram dengan insiden kecelakaan yang dialami mitra operator dari PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Dikutip Gridhot dari Warta Kota, sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta di bidang transportasi, Adi menilai seharusnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih optimal.

Baca Juga: Ustaz Hasan Sebut Niat Doddy Sudrajat untuk Pindahkan Jenazah Vanessa Angel Bisa Menjadi Perbuatan Zalim dan Diharamkan Agama, Pertanda Mimpi Tak Bisa Sembarangan Jadi Patokan

Hal itu diungkapkan Adi Kurnia saat rapat kerja dengan PT Transjakarta di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (6/12/2021).

Dalam kesempatan itu hadir Direktur Utama PT Transjakarta Mochammad Yana Aditya, Direktur Operasional Transjakarta Prasetia Budi dan jajarannya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, serta Kepala BP BUMD DKI Jakarta Riyadi.

Dalam rapat itu Adi merasa ironi, kasus kecelakaan bisa dialami Transjakarta hingga enam kali dalam kurun waktu 40 hari.

Saking kesalnya, dia menyebut pihak direksi kurang berakhlak karena di tengah maraknya kasus kecelakaan para pegawai justru asyik menyaksikan tari perut (belly dance).

Baca Juga: Koma 15 Hari Hingga Divonis Punya Kesempatan Hidup 50 Persen, Juwita Bahar Ungkap Penyebab Awal Diet yang Salah: Aku Nggak Makan Nasi 2 Tahun

“Saya tidak jahat, nanti saya saking baiknya punya video bapak-bapak nonton belly dance dengan striptis, saya diam saja pak,” kata Adi dalam rapat itu.

Tidak hanya itu, Adi yang juga kader Gerindra ini mengancam bisa mencopot para direksi dari jabatannya dengan melaporkan hal ini kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Adapun penempatan direksi maupun komisaris di BUMD merupakan kewenangan Gubernur sebagai kepala daerah di Ibu Kota.