Gridhot.ID - Pemerintah memang menyediakan berbagai aplikasi untuk kepentingan lembaga dan pelayanannya.
Dikutip Gridhot dari Tribunnews, beberapa aplikasi milik pemerintah yang masih sering dipakai adalah Pedulilindungi, Info BMKG, BPOM Mobile dan beberapa layanan lain dari Kepolisian untuk masyarakat.
Namun adapula beberapa aplikasi yang kini sudah jarang dan bahkan tak dipakai lagi.
Hal ini langsung menyita perhatian Sri Mulyani.
Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah memiliki sekitar 24.000 aplikasi yang tersebar di seluruh kementerian dan lembaga (K/L).
Namun, aplikasi-aplikasi itu tidak beroperasi secara multifungsi, sehingga tidak efisien sehingga membuat boros anggaran negara.
"Bayangkan kita punya 24.000 aplikasi dan setiap kementerian/lembaga itu punya 2.700 data base sendiri-sendiri," ujar Sri Mulyani dalam side event G20: Festival Ekonomi Keuangan Digital di Bali pada Senin (11/7/2022).
Oleh sebab itu, pemerintah akan melakukan intergovernmental connection atau integrasi data yang akan disederhanakan dalam satu database.
Integrasi ini diyakini akan dapat menghemat biaya operasi pemerintah secara lebih efisien, efektif, dan mengurangi risiko serangan cyber security.
"Jadi nggak setiap kementerian/lembaga semua membuat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak interoperable (dapat dioperasikan), melainkan mereka akan lebih terkoordinasi. Itu yang disebut digitalisasi government dan juga supaya seluruhnya itu bisa jauh lebih efisien," jelas Sri Mulyani.
Respons Menkominfo