Manuver ke Luar Negeri Ngemis-ngemis Demi Diberi Dukungan, Benny Wenda Kepergok Serahkan Benda Ini Saat Kunjungi Pejabat Vanuatu

GridHot.ID - Di balik kesusahan KKB Papua, pentolannya, Benny Wenda justru melakukan kunjungan ke Vanuatu.

Melansir pos-kupang.com, President United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP ) atau Presiden Sementara Gerakan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda mengunjungi negara Vanuatu.

Pentolan Kelompok Kriminalitas Bersenjata atau KKB Papua ini tiba pada Senin 4 Juli 2022 pukul 13.30 waktu setempat.

Dilansir dari tribunpalu.com, pemimpin tertinggi KKB Papua Benny Wenda terus melakukan pergerakan di luar negeri untuk mencari dukungan.

Kali ini, bos KKB Papua itu mengunjungi negara Vanuatu.

Pentolan KKB Papua tiba di Vanuatu pada Senin (4/7/2022) siang.

Melansir dailypost.vu, sebelum mendarat di Bandara Internasional Port Vila Vanuatu, Benny Wenda melakukan perjalanan panjang dari London, Dubai dan Sydney.

Benny Wenda disambut Chairman of Vanuatu West Papua Independence Struggle Association ( VWPISA ) Committee atau Ketua Komite Asosiasi Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat Vanuatu, Elder Job Dalesa, pelopor Perjuangan Papua Barat dan mantan Sekretaris Jenderal Provinsi SHEFA Morris Kaloran dan penjaga Kantor Papua Barat Freddy Warome.

Benny Wenda diterima dengan tarian adat warga kampung dari Tongoa dengan tabuhan tifa. Selanjutnya, Benny Wenda bertemu dengan Komite Eksekutif VWPISA.

Baca Juga: Merapat ke Kubu KKB Papua, Beredar Video Relawan dari Negara Tetangga Disebut-sebut Siap Perang Lawan TNI-Polri: Kami Akan Melawan

Belum diketahui pembicaraan Benny Wenda dengan Komite Eksekutif VWPISA.

Benny Wenda juga melakukan pertemuan dengan Dewan Pemerintah Provinsi (SPGC) SHEFA, Presiden Dewan Kepala Malvatumauri, Willie Plasua, Presiden Dewan Kepala Vaturisu Simeon Poilapa.

Benny Wenda diterima SPGC sebagai tamu penting karena Provinsi SHEFA telah mengadopsi ULMWP dengan cara Melanesia untuk menjadi saudara dan saudari Melanesia, yang menjelaskan mengapa bendera Papua Barat dikibarkan bersanding dengan bendera Provinsi SHEFA.

Benny Wenda foto bersama penari tarian adat di Vanuatu.

Upacara tersebut juga disaksikan warga Papua Barat Warome. Pada kesempatan itu, Benny Wenda menyerahkan bendera Papua Barat kepada Presiden Malvatumauri Willie Plasua.

Penyerahan bendera Papua Barat ini dilakukan pula dengan acara adat setempat, termasuk upacara kava atau minum kava sebagai tanda persaudaraan.

Benny Wenda menyerahkan dokumen dan bendera Bintang Kejora kepada pejabat Pemerintah Provinsi SHEFA di Vanuatu.

Belum ada informasi resmi kapan Benny Wenda bertemu dengan para pemimpin Pemerintah Vanuatu.

Benny Wenda akan berada di Vanuatu selama dua minggu. Kunjungan Benny Wenda di Vanuatu dalam pengawalan ketat.

Manuver Benny Wenda

Presiden ULMWP Benny Wenda kerap melakukan manuver di luar negeri. Upaya tersebut untuk mencari dukungan negara-negara terhadap kemerdekaan Papua Barat.

Baca Juga: Ditemukan Terbungkus Terpal di Atas Jok Belakang Mobil, Ini Deretan Senjata dan Amunisi yang Diselundupkan Pengkhianat Negara ke KKB Papua di Area Perbatasan

Manuver Benny Wenda, di antaranya mengadakan pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat di Parlemen Inggris, Parlemen Spanyol dan Parlemen Belanda.

Pentolan KKB Papua ini menyampaikan dalam forum Parlemen Inggris, dilansir dari laman website ULMWP, ulmwp.org pada Minggu 26 Juni 2022, sebelum situs tersebut diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi ( Kominfo ).

"Selama beberapa bulan terakhir kami telah berhasil menyoroti situasi HAM di Papua Barat. Kami telah mengadakan sejumlah pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat, di Parlemen Inggris, di Parlemen Spanyol dan di Parlemen Belanda," beber Benny Wenda saat berpidato di Parlemen Inggris, Rabu 14 Juni 2022.

Benny Wenda hadir bersama pengurus International Parliamentarians for West Papua (IPWP). Para petinggi IPWP yang hadir, di antaranya Ketua IPWP Alex Sobel, Pernando Barrena (MEP dari Negara Basque), Jen Robinson (Pengacara HAM dan pendiri International Lawyers for West Papua) dan Carles Puigdemont (MEP dan mantan Presiden Pemerintah Catalonia).

"Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah perjuangan kami bahwa suara rakyat Papua Barat terdengar di Parlemen bekas kekuasaan kolonial kami," katanya.

Benny Wenda menjelaskan bahwa pihaknya telah meluncurkan ULMWP Uni Eropa. "Kami juga meluncurkan cabang Uni Eropa dari Anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat di Parlemen Eropa."

Dengan setiap pertemuan, kata Benny Wenda, momentum untuk kunjungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah berkembang.

"Inggris telah bergabung dengan 79 negara bagian di Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik, dan 18 negara bagian di Forum Kepulauan Pasifik dalam menyerukan kunjungan ini," ujar Benny Wenda.

"Komisi Uni Eropa mendukung kunjungan tersebut, seperti halnya Belanda, Jerman, Inggris, dan Spanyol. Itulah sebabnya kami di sini hari ini, untuk memberikan seruan internasional terpadu kami untuk kunjungan PBB ke Papua Barat," imbuhnya.

Baca Juga: Koar-koar Punya Kekuatan yang Cukup Banyak, KKB Papua Akui 6 Batalyon Siap Bentuk Formasi Serang TNI Polri: Kita Akan Perang

Benny Wenda mengatakan, ribuan orang Papua Barat berbaris mendukung pertemuan ini. Dukungan mereka berbahaya, mereka bisa ditangkap oleh Indonesia hanya karena protes.

"Namun setiap kejadian seperti ini membawa harapan bagi mereka, karena mereka tahu perjuangan mereka didengar oleh dunia," tandasnya.

Menurut Benny Wenda, Indonesia memberi tahu dunia bahwa mereka melindungi hak asasi manusia di Papua Barat, tetapi ini bohong.

"Karena pendudukan militer Indonesia, orang Papua Barat telah menjadi pengungsi di negara mereka sendiri. Ini terjadi di Papua Barat, di Nduga, di Intan Jaya, di Maybrat dan di Oksibil."

Benny Wenda mengatakan, rumah mereka telah ditempati, gereja mereka dibakar, anak-anak mereka tidak bisa sekolah karena militer menempati gedung sekolah mereka.

"Semua orang ketakutan. Beberapa orang telah melarikan diri ke semak-semak, yang lain telah melintasi perbatasan ke Papua Nugini. 100.000 warga sipil Papua Barat telah mengungsi akibat operasi militer Indonesia dalam tiga tahun terakhir saja. Tidak ada hak asasi manusia di Papua Barat, dan juga tidak ada kebebasan berekspresi," kata Benny Wenda.

Profil Benny Wenda

Benny Wenda menjabat Interim President ULMWP atau Presiden Sementara Pemerintahan Sementara Gerakan Pembebasan Papua Barat Siapa Benny Wenda? Berikut ini Profil Benny Wenda.

Melansir wikipedia.org, Benny Wenda lahir di Lembah Baliem, Irian Jaya. Dia adalah pelobi internasional untuk kemerdekaan Papua Barat.

Baca Juga: Benny Wenda Disebut Jadi Biang Keroknya, ULMWP Kini Terpecah Belah, Wakil Ketua Akui Pengumuman dari Pimpinan Sang Petinggi KKB Papua Ini yang Bikin Perdebatan Luar Biasa

Benny Wenda berada di Inggris Raya. Pada tahun 2003 dia diberikan suaka politik oleh pemerintah Inggris setelah melarikan diri dari tahanan saat diadili. Ia telah bertindak sebagai perwakilan khusus rakyat Papua di Parlemen Inggris, PBB, dan Parlemen Eropa.

Pada 2017, Benny Wenda diangkat sebagai Ketua ULMWP, sebuah organisasi baru yang menyatukan tiga organisasi politik utama yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat.

Sekitar tahun 1970, Benny Wenda muda hidup di sebuah desa terpencil di kawasan Papua Barat. Di sana, dia hidup bersama keluarga besarnya.

Mereka hidup dengan bercocok tanam. Saat itu, dia merasa kehidupannya begitu tenang, "hidup damai dengan alam pegunungan".

Sekitar tahun 1977, ketenangan hidup mereka mulai terusik dengan masuknya pasukan militer. Saat itu, Benny Wenda mengklaim pasukan memperlakukan warga dengan keji.

Benny Wenda menyebut di situsnya, salah satu dari keluarga menjadi korban hingga akhirnya meninggal dunia.

Dia mengaku kehilangan satu kakinya dalam sebuah serangan udara di Papua. Tak ada yang bisa merawatnya sampai peristiwa pilu itu berjalan 20 tahun kemudian. Saat itu, keluarganya memilih bergabung dengan NKRI.

Kondisi demikian, harus diterima dan dihadapi Wenda. Tetapi rupanya, dia berusaha melawan pilihan orang-orang dekatnya.

Singkat cerita, setelah era pemerintah Soeharto tumbang, gerakan referendum dari rakyat Papua yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia kembali bergelora.

Baca Juga: Internal KKB Papua Pecah Kiri Kanan, Benny Wenda Disorot Karena Seenaknya Deklarasikan Pemerintahan Sementara, Dukungan Negara Lain di PBB Begini

Saat itu, Benny Wenda melalui organisasi Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka) membawa suara sebagian masyarakat Papua.

Mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat, serta kepercayaan, masyarakat suku Papua. Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia, termasuk otonomi khusus.

Lobi-lobi terus dia usahakan sampai akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, pemberlakuan otonomi khusus adalah pilihan politik yang layak untuk Papua dan tak ada yang lain. Saat itu sekitar tahun 2001, ketegangan kembali terjadi di tanah Papua.

Operasi militer menyebabkan ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay meninggal. Benny Wenda terus berusaha memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Pertentangan Benny Wenda berbuntut serius. Dia kemudian dipenjarakan pada 6 Juni 2002 di Jayapura. Selama di tahanan, Benny Wenda mengaku mendapatkan penyiksaan serius.

Dia dituduh berbagai macam kasus. Salah satunya disebut melakukan pengerahan massa untuk membakar kantor polisi, hingga harus dihukum 25 tahun penjara.

Kasus itu kemudian di sidang pada 24 September 2002. Benny Wenda dan tim pembelanya menilai persidangan ini cacat hukum.

Pengadilan terus berjalan, sampai pada akhirnya Benny Wenda dikabarkan berhasil kabur dari tahanan pada 27 Oktober 2002.

Dibantu aktivis kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda diselundupkan melintasi perbatasan ke Papua Nugini dan kemudian dibantu oleh sekelompok LSM Eropa untuk melakukan perjalanan ke Inggris di mana ia diberikan suaka politik.

Baca Juga: Panglima Tertinggi OPM Murka, Internal KKB Papua Mulai Bergejolak dan Amburadul Tak Karuan, Damianus Yogi: Kapan Kita Bersatu untuk Perang Lawan Militer Indonesia?!

Sejak tahun 2003, Benny dan istrinya Maria serta anak-anaknya memilih menetap di Inggris.

Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan red notice dan Surat Perintah Penangkapan Internasional untuk penangkapan Benny Wenda karena melakukan sejumlah pembunuhan dan penembakan di Tanah Air.

Benny Wenda mengklaim, red notice itu sudah dicabut. Pencabutan red notice dilakukan oleh Interpol atas pertimbangan politis. Pada 17 Juli 2019, Benny Wenda mendapatkan Oxford Freedom of the City Award dari Dewan Kota Oxford. (*)