Data Intelijen Dikumpulkan Panglima Jenderal Andika Perkasa, TNI Akan Tindak Tegas KKB Papua yang Bantai 11 Warga Sipil di Nduga: Kita Jangan Salah Tangkap!

Gridhot.ID - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memberikan perintah ke jajarannya setelah diminta untuk menindak lebih tegas KKB Papua.

Diketahui, aksi pembantaian KKB Papua di Nduga pada Sabtu (16/7/2022) lalu menjadi sorotan banyak pihak.

Salah satunya adalah Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Prof. Muradi.

Muradi meminta supaya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa lebih tegas menindak para KKB Papua.

Setelah diminta untuk menindak lebih tegas KKB Papua, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memberikan tanggapan.

Melansir Tribunnews.com, Jenderal Andika mengaku telah memerintahkan seluruh jajaran TNI di Kenyam dan Nduga untuk segera mengumpulkan data intelijen sejak insiden pembantaian pada Sabtu (16/7/2022) lalu.

Andika mengatakan pihaknya juga telah menggunakan semua cara untuk mengumpulkan data intelijen terkait peristiwa tersebut baik yang bersifat teknologi maupun yang non teknologi.

Selain itu, kata dia, TNI juga telah bekerja sama dengan Satgas Damai Cartenz Polri di lapangan.

Hal tersebut disampaikannya usai memberikan pembekalan kepada 102 Taruna dan Taruni Akademi Angkatan Laut angkatan ke-69 tingkat III di KRI Bima Suci yang sandar di Dermaga Kolinlamil Tanjung Priok Jakarta Utara pada Jumat (22/7/2022).

Baca Juga: Tiarap di Tengah Berondongan Peluru KKB Papua, Ini Kesaksian Korban Selamat dari Insiden Berdarah Nduga, Pj Bupati Kutuk Aksi Egianus Kogoya: Jiwa Manusia Tak Bisa Digantikan!

"Sejauh ini kita hanya bisa mengumpulkan tentang kelompok yang bertanggung jawab. Kalau yang di Kenyam adalah kelompoknya AT inisialnya. Kalau yang di pegunungan Bintang yang terakhir, kemarin hari Selasa itu kelompoknya MK," kata Andika.

Terkait dengan operasi TNI di Papua, kata dia, pihaknya mengatakan tidak bisa asal menangkap atau menyerbu kelompok tersebut.

Ia mengatakan pihaknya akan melakukan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku dan bisa dipertanggung jawabkan.

"Jadi terus terang bukan hanya kita mau atau tidak kemudian menyerbu, tetapi yang lebih penting kita tidak boleh salah, tidak boleh salah tangkap, apalagi salah dalam melumpuhkan. Kita harus akurat. Akuntabel," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, total 11 orang tewas dan 2 lainnya luka akibat aksi KKB di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua pada Sabtu (16/7/2022).

Polda Papua mengungkap adanya keterlibatan Egianus Kogoya dan Yotam Bugiangge dalam tragedi pembantaian warga sipil di Nduga.

Egianus Kogoya yang diidentifikasi sebagai pimpinan KKB Nduga dan Yotam Bugiangge yang merupakan pecatan TNI disebut sebagai otak dalam pembantaian itu.

Selain itu, seorang pendulang emas juga dibunuh oleh KKB Papua di Yahukimo, Pegunungan Bintang pada Selasa (19/7/2022).

"Pelakunya adalah KKB Yahukimo pimpinan Elkius Kobak. Pelaku pembunuhannya Bocor Sobolim," ujar Direskrimsus Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani kepadaKompas.com, Kamis (21/7/2022).

Baca Juga:Pecatan TNI Ikut Egianus Kogoya Bantai Warga Nduga, KKB Papua Sebut 3 Wilayah Ini Jadi Medan Perang, Sebby Sambom Muncul Beri Peringatan: Kami Tidak Tanggung Jawab Jika Anda Mati di Sana!

Diminta Lebih Tegas Menindak KKB Papua

Sebelumnya, Guru Besar Politik dan Keamanan Unpad Bandung Prof. Muradi berharap Pemerintah lebih tegas menindak KKB Papua guna memberantas aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut.

"Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah menyatakan akan melakukan tindakan, namun dengan pendekatan berbeda."

"Saya berharap pendekatan berbeda itu akan lebih tegas sehingga efektif meredam konflik di Tanah Papua," kata Muradi dalam keterangan yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Menurut Muradi, tindakan tegas dari Pemerintah kepada KKB Papua perlu dilakukan karena banyak masyarakat Papua menginginkan kedamaian dan sangat terganggu dengan keberadaan kelompok tersebut.

"Lebih banyak masyarakat yang menginginkan Papua jauh lebih baik di bawah naungan NKRI."

"Masyarakat Papua sudah cerdas, mereka bisa merasakan sentuhan pembangunan di berbagai bidang yang telah dilakukan Pemerintah pusat," katanya.

Secara umum, dia menyebutkan ada tiga kelompok masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Pertama adalah kelompok masyarakat yang takut dan lebih cenderung memilih siapa yang bisa menjamin keamanan dan keselamatan dirinya.

Baca Juga: Dituduh KKB Papua Jadi Mata-mata, Pendeta Turut Jadi Korban Pembantaian, Egianus Kogoya Klaim Bertanggung Jawab Atas Insiden Berdarah di Nduga: Mereka Mengambil Gambar Kami!

"Mereka ini istilahnya bersifat pragmatis. Mana yang dianggap bisa memberikan keselamatan, maka mereka akan berdiri di situ," katanya.

Kelompok kedua adalah mereka yang rela mati untuk KKB Papua.

Dia mengatakan hal itu berbahaya karena kelompok tersebut minta diakui.

Beberapa dari kategori tersebut ada telah berbaur dengan masyarakat dan diam-diam memberikan dukungan, bahkan menyuplai kebutuhan KKB Papua.

Kelompok ketiga adalah masyarakat yang memang ingin hidup damai dan nyaman di Tanah Papua.

"Tugas kita sesungguhnya hanya merapikan kelompok pertama dan kedua. Kelompok ketiga jumlahnya jauh lebih besar," jelasnya.

Menurut dia, apabila diadakan jajak pendapat, maka kelompok ketiga akan memenangkan dan memilih berada dalam naungan NKRI.

Kelompok tersebut merasa sentuhan yang telah dilakukan Pemerintah pusat banyak memberi dampak pada kemajuan masyarakat dan pembangunan di Papua.

"Masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan KKB jauh lebih besar kok," ujar Muradi.

Baca Juga: Jadi Andalan TNI AU, Inilah Kehebatan Helikopter EC-725 Caracal yang Tembus Wilayah KKB Papua untuk Evakuasi Korban Pembantaian, Bisa Mendarat di Laut dan Darat

(*)