Pemerintah juga, katanya, perlu mengevaluasi pendekatan keamanan yang diterapkan selama ini. Sebab pendekatan itu telah berpengaruh terhadap situasi keamanan di Papua.
"Selain evaluasi pendekatan keamanan, negara juga harus melakukan koreksi atas pendekatan kebijakan secara keseluruhan, mulai dari labelisasi separatis dan terorisme hingga kebijakan yang sentralistik seperti daerah otonomi baru (DOB) dan otonomi khusus," papar Usman Senin 18 Juli 2022.
Usman juga meminta pemerintah pusat menghindari eskalasi konflik yang berujung korban dan pelanggaran hak asasi manusia.
Salah satu caranya adalah mempertimbangkan kembali segala kebijakan yang berpotensi memicu situasi kekerasan dan pelanggaran HAM.
Sementara itu, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengecam penyerangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga.
"Pemerintah mengecam dan turut berduka adanya korban luka atau korban jiwa sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh KKB," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu.
Kamal mengatakan serangan KKB tersebut terjadi pada Sabtu 16 Juli 2022 pukul 09.15 WIT.
"Jadi pagi itu, sopir truk dengan keneknya dan sepeda motor di belakangnya tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang, sekitar 15-20 orang," ujarnya, Sabtu, dikutip dari Kompas TV.
Di antara mereka terdapat 3 orang membawa senjata api laras panjang dan seorang membawa senjata api genggam.
"Tiba-tiba setelah menghentikan langsung melakukan tembakan dengan membabi buta, terus mengenai sopir," ucapnya.
Ahmad menuturkan, di tempat kejadian perkara (TKP) pertama terdapat tiga korban.