'Kami Akan Tembak Mati', Tolak Semua Rencana Pemerintah Indonesia, Pentolan KKB Papua Incar Pejabat yang Bunuh Dua Anak Buahnya

Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar

Gridhot.ID -Kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali menebar ancaman pada pejabat pemerintahan.

Saat ini yang menjadi incaran adalah pejabat yang dianggap telah membunuh dua anggota KKB Papua.

Sosok tersebut adalah Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw yang juga mantan Kapolda Papua.

Dilansir dari TribunPalu pada 27 Juli 2022, ancaman kepada mantan Kapolda Papua itu diunggah melalui media sosial dan kini menjadi kabar viral di jagat maya.

Ancaman KKB Papua itu, adalah menembak mati pejabat negara tersebut, lantaran telah menghabisi anggota Kelompok Kriminal Bersenjata yang disebut sebagai pejuang Papua merdeka.

"Dua orang ini dibunuh Paulus Waterpauw selama menjabat sebagai Kapolda Papua. Ini baru dua kasus yang dia lakukan," kata seorang pria saat membacakan pernyataan sikap KKB Papua Kodap IV Sorong Raya, Papua Barat.

Video yang berisi pernyataan sikap KKB Papua tersebut, kini viral di media sosial.

Pernyataan sikap itu dibuat di Markas KKB Sarukun, tertanggal 11 Juli 2022 oleh Bayeryansen Koju, Komandan Operasi, Brigjen Deni Mos sebagai Panglima Daerah, Lekagak Telenggen sebagai Komandan Operasi Umum se-Tanah Papua, dan Goliat Tabuni sebagai Panglima Tinggi.

Disebutkan bahwa tak hanya Paulus Waterpauw yang menjadi target KKB Papua, tetapi juga para pejabat lain yang diketahui mendorong pembentukan DOB ( Daerah Otonomi Baru ) di Papua.

Baca Juga: Nyawa Eks Pejabat Polri Ini di Ujung Tanduk, KKB Papua Ancam Akan Tembak Mati Sosoknya, Kelompok Separatis Soroti Rencana Pemerintah RI

Pembentukan daerah otonom baru tersebut, katanya, merupakan rencana pemerintah pusat untuk memperbanyak dan atau mempertebal jumlah prajurit TNI Polri di Papua.

Karena itu, kata pria tersebut, rencana itu ditolak karena upaya yang dilakukan itu hanya untuk memperkokoh kekuasaan Indonesia di Tanah Papua.

"Kami bangsa Papua menolak semua rencana pemerintah Indonesia untuk Papua. Kami tidak mau Papua terus dijajah oleh bangsa kolonial," ujarnya.

Dikutip dari PosKupang pada 27 Juli 2022, dalam video viral tersebut, KKB Papua juga menyebutkan bahwa para pejabat yang diketahui mendukung pembentukan daerah otonomi baru di Papua, akan menjadi target anggota KKB.

"Kami akan tembak mati para pejabat itu, karena mendukung pemerintah kolonial yang menjajah Papua," ujar pria yang membacakan surat pernyataan itu.

Dibacakan pula, bahwa surat pernyataan itu akan dikirim juga ke TPNPB-OPM sebagai induk organisasi pejuang Papua merdeka dan pimpinan tinggi TPNPB-OPM di Victoria, Inggris.

Video berdurasi singkat itu menuai beragam komentar nitizen. Ada yang pro TNI Polri, ada juga yang memihak KKB Papua.

Untuk diketahui, hingga saat ini KKB Papua tak henti-hentinya melancarkan aksi kejam baik terhadap warga sipil maupun aparat TNI Polri.

Dalam tindakannya, KKB Papua umumnya melakukan aksi bengis. Mereka seenaknya membunuh warga sipil tanpa mempedulikan rasa kemanusiaan.

Baca Juga: Dibongkar Habis Denise Chariesta, Ternyata Begini Sikap Razman Nasution yang Kasar pada Tetangga Sekitar Rumah: Bawa Nama Hewan Apalah

Tindakan kejamnya itu membuat warga meradang. Warga pun meminta aparat TNI Polri untuk menangkap para pelaku dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya.

Hingga saat ini tak sedikit korban jiwa yang melayang gegara tindakan KKB, termasuk aksi bengis yang terjadi pada Sabtu 16 Juli 2022, baru-baru ini.

Dalam insiden tersebut, 11 warga wipil meninggal dunia setelah dibantai secara sadis oleh anggota KKB Papua.

Dari 11 warga sipil tersebut, tiga di antaranya adalah warga asal Nusa Tenggara Timur ( NTT ), termasuk Yohanes Rangkas, seorang warga Kabupaten Manggarai, Flores.

Untuk diketahui, kasus ini menarik perhatian Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia, Amnesty Internasional Indonesia (AII).

Direktur Eksekutif AII ( Amnesty International Indonesia ) Usman Hamid pun meminta satu hal kepada Presiden Jokowi.

"Tolong hentikan kasus ini. Semua kalangan sudah meminta agar pemerintah segera mengevaluasi pendekatan keamanan sebagaimana yang dilakukan selama ini."

Pihak lain yang juga turut meminta agar segala bentuk tindakan kriminal di Papua, adalah kalangan akademisi dan para mahasiswa.

Usman Hamid mengatakan dalam kasus ini, negara harus segera berupaya untuk menghentikan siklus kekerasan di daerah itu.

Baca Juga: 'Jadi Sebenarnya Bukan Alleia', Bak Ketahuan Bohong, Ariel NOAH Kelimpungan saat Momo Geisha Mendesaknya untuk Jujur soal Sosok yang Diajaknya Liburan

Selama ini, katanya, hampir setiap hari ada korban jiwa yang berasal dari berbagai kalangan. Dan, warga sipil paling banyak jadi korban dalam konflik bersenjata itu.

Bahwa tindakan kriminal itu memang dilakukan Anggota KKB. Tapi pemerintah harus mengevaluasi seluruh kebijakan yang diberlakukan selama ini.

Ini penting, karena semua kebijakan pemerintah ternyata belum bisa menghentikan pelbagai tindakan kriminal di daerah tersebut.

Bahkan sebaliknya, semua kebijakan pemerintah justeru menimbulkan korban yang kebanyakan dari warga sipil.

Pemerintah juga, katanya, perlu mengevaluasi pendekatan keamanan yang diterapkan selama ini. Sebab pendekatan itu telah berpengaruh terhadap situasi keamanan di Papua.

"Selain evaluasi pendekatan keamanan, negara juga harus melakukan koreksi atas pendekatan kebijakan secara keseluruhan, mulai dari labelisasi separatis dan terorisme hingga kebijakan yang sentralistik seperti daerah otonomi baru (DOB) dan otonomi khusus," papar Usman Senin 18 Juli 2022.

Usman juga meminta pemerintah pusat menghindari eskalasi konflik yang berujung korban dan pelanggaran hak asasi manusia.

Salah satu caranya adalah mempertimbangkan kembali segala kebijakan yang berpotensi memicu situasi kekerasan dan pelanggaran HAM.

Sementara itu, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengecam penyerangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga.

Baca Juga: Mic Berubah Jadi Pisau Dapur, Aksi Duta Sheila On 7 Saat Turun Tangan Membuat Pizza Bikin Penggemar Histeris hingga Dibuat Salfok dengan Ini, Tengok Pesona Sang Vokalis yang Tak Ada Matinya

"Pemerintah mengecam dan turut berduka adanya korban luka atau korban jiwa sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh KKB," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu.

Kamal mengatakan serangan KKB tersebut terjadi pada Sabtu 16 Juli 2022 pukul 09.15 WIT.

"Jadi pagi itu, sopir truk dengan keneknya dan sepeda motor di belakangnya tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang, sekitar 15-20 orang," ujarnya, Sabtu, dikutip dari Kompas TV.

Di antara mereka terdapat 3 orang membawa senjata api laras panjang dan seorang membawa senjata api genggam.

"Tiba-tiba setelah menghentikan langsung melakukan tembakan dengan membabi buta, terus mengenai sopir," ucapnya.

Ahmad menuturkan, di tempat kejadian perkara (TKP) pertama terdapat tiga korban.

Berjarak 100 meter dari lokasi pertama, tepatnya di sekitar toko kelontong yang sempat diacak-acak KKB, ditemukan tujuh jenazah.

Di TKP ketiga terdapat satu jenazah. Di TKP keempat yang berjarak 200 meter dari TKP ketiga, juga ditemukan seorang jenazah.

Saat penyerangan terjadi, warga di sekitar lokasi kejadian langsung berhamburan dan menyelamatkan diri.

Baca Juga: Tak Tahu Sule Sudah Beri Baby Adzam Tablet Harga Rp2 Juta, Nathalie Holscher Belikan Putranya HP Rp18 Juta: Buat Anak Apa Sih yang Enggak

Usai mendapat laporan warga soal penyerangan itu, aparat Kepolisian Resor (Polres) Nduga langsung menuju lokasi dan kemudian menyisir lokasi kejadian.

"Maka ketika pagi itu peristiwa terjadi, data yang dikumpulkan berkembang, dari ada 2 korban, 3 korban, kemudian 7 korban, 9 korban, sampai kemudian ditemukan semua korban tembak dan bacokan itu ada 12 korban, 10 korban meninggal dunia, 2 dirawat di rumah sakit," ungkapnya.

Ahmad menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi mata, anggota KKB kabur usai menyerang warga.

"Namun demikian, rekan-rekan Reserse Polres Nduga, yang di-back up oleh Satgas Damai Cartenz, saat ini masih menelusuri rute atau jejak-jejak yang ditinggalkan oleh mereka (KKB)," tuturnya.

(*)