:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2024/04/29/capturejpg-20240429043805.jpg)
Namun, pemerintah Indonesia tak bisa langsung menerima permintaan tersebut.
Hal itu karena masih harus dibahas di Kementerian Keuangan sebagai bendahara APBN.
"Ada permintaan karena cost overrun ini agar di-cover oleh pemerintah Indonesia. Terkait hal ini, teman-teman dari Kementerian Keuangan baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kami untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun," jelas Wahyu Utomo dikutip pada Rabu (27/7/2022).
Selain itu, soal masalah pembengkakan biaya, masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi apakah nanti bisa pemerintah ikut andil menalangi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat beberapa kali menegaskan kalau proyek Kereta Cepat Jakarta adalah murni business to business (b to b) dan berjanji tak akan menggunakan dana APBN sepeser pun.
Menurutnya, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi terus memonitor dengan ketat proyek ini.
Progres pembangunan konstruksi fisik Kereta Cepat Jakarta Bandung juga terus dikebut. Meski diakui, target penyelesaiannya molor beberapa kali.
"Mungkin yang sedang dikerjakan adalah di depo-nya. Stasiun-stasiunnya kereta cepat juga sudah mulai dikerjakan," ungkap Wahyu.
Berharap duit APBN
Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan, penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung memang terancam terhambat, sehingga penyelesaian proyek diundur.
Didiek mengatakan, penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa molor apabila PMN tidak kunjung cair dan menyusul menipisnya kas KCIC hingga September mendatang.
