Menurutnya pembahasan masih berproses, bahkan akan melibatkan lebih banyak menteri dan pimpinan lembaga.
"Beberapa menteri yang diminta pendapatnya belum semuanya hadir, misalnya untuk masalah bansosnya, inflasinya, transportasi, industri, pengaruh ke sektor konstruksi, komunikasi publiknya. Jadi masih banyak, masih berproses semuanya," ungkapnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Kamis (25/8/2022).
Ia menjelaskan, dalam memutuskan kebijakan mengenai harga BBM subsidi, pemerintah mempertimbangkan banyak aspek sehingga melibatkan banyak kementerian dan lembaga (K/L).
Pikirkan bansos hingga komunikasi publik
Menurut Susiwijono pembahasan mengenai kebijakan BBM subsidi perlu melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait bantalan sosial, jika diputuskan Pertalite dan Solar mengalami kenaikan harga.
Selain itu, akan berkaitan dengan sektor transportasi sehingga perlu keterlibatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Kenaikan harga BBM subsidi juga bisa berdampak ke sektor industri maka akan melibatkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Selain itu perlu melibatkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono karena bisa berdampak ke sektor konstruksi.
Peran Menteri Kominfo Johnny G. Plate juga diperlukan untuk menyiapkan komunikasi publik yang tepat ke publik terkait kebijakan harga BBM subsidi.
Di sisi lain, bila pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertalite dan Solar akan berdampak pula pada laju inflasi, oleh sebab itu perlu melibatkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
"Jadi sekali lagi pemerintah sangat hati-hati mempertimbangkan semua aspek, mempertimbangkan semua dinamika yang ada, jadi masih berproses," kata dia.