Kembali Muncul Gunakan Akun Baru, Kini Bjorka Bikin Geger Bocorkan Data Pribadi Diduga Milik Mahfud MD, Begini Reaksi Menkopolhukam

Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan TribunSolo, 13 September 2022,Bjorka kini menjadi buah bibir di dunia jagat maya dalam beberapa hari terakhir, hingga membuat pemerintah terlihat bingung menghadapinya.

Hal ini setelah peretas atau hacker tersebut mengklaim telah membocorkan data-data seperti data kartu SIM, KPU, PLN, hingga dokumen para pejabat negara dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa informasi kebocoran sejumlah data di laman BreachForum adalah hoaks.

Meski demikian, Bjorka terus menebar ancaman dan menargetkan pembobolan data rahasia milik pemerintah Indonesia.

Pengamat Teknologi Informasi (IT), Heru Sutadi, mengatakan jika hal tersebut benar terjadi maka ini merupakan bukti keamanan siber instansi atau lembaga di Indonesia masih lemah.

“Yang perlu dipahami dari fenomena Bjorka ini, pertama, keamanan siber dan keamanan data kita lemah atau rapuh, karena kepedulian kita semua rendah serta keamanan siber dan keamanan data tidak dijalankan dengan baik dan benar,” ucap Heru saat dihubungi Tribunnews, Senin (12/9/2022).

“Termasuk misalnya tidak bisa menyelesaikan keamanan siber dan keamanan data dengan sekadar narasi. Bahkan bila Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan pun tidak serta merta siber kita aman dan data kita tidak bocor lagi,” sambungnya.

Baca Juga: Pertama Kali Tinggalkan China Gara-gara Ada Bahaya Situasi, Presiden Xi Jinping Akan Temui Vladimir Putin di Sini, Tiongkok Sengaja Tutupi Agenda Diskusi

Heru menilai, di Indonesia tidak terlihat adanya kerja sama untuk membangun dan mengamankan ruang digital dan tata kelola data.

Padahal, kunci keamanan siber dan keamanan data adalah kolaborasi semua stakeholders mulai dari Pemerintah, penyelenggara sistem elektronik (PSE), akademisi, masyarakat termasuk media.

Namun, lanjut Heru, sering kali Pemerintah gagap ketika kasus kebocoran data menyeruak.

“Ini harusnya kan tidak boleh seperti itu. Harus ada standar operation procedure (SOP), dengan menginvestigasi semua informasi kebocoran data untuk memastikan apakah benar ada kebocoran data, data mana yang bocor, dampaknya apa serta mengetahui penyebab dan siapa yang bertanggung jawab,” ungkap Heru.